Dinas PPPA Kalbar Upayakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat, Sumarno menuturkan, cita-cita Wahana Visi Indonesia untuk membentuk Kabupaten atau Kota Layak anak harus diupayakan.

"Inikan lokakarya advokasi pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan WVI suatu cita-cita yang sebetulnya tinggi, namun harus diupayakan, artinya membentuk suatu kabupaten yang enak dihuni oleh anak, jika anak enak menghuni tentu kita juga enak, enak untuk kita belum tentu untuk anak," katanya, Selasa (21/03/2017).

Menurutnya, kepentingan provinsi adalah membantu pembangunan SDM di Kalbar, keterkaitan institusi sangat banyak untuk pembentukan kabupaten atau kota layak anak, seperti dinas PU membentuk taman ruang terbuka hijau, dinas perhubungan untuk jalan, trotoarnya, pembinaan di kesehatan seperti imunisasi, pendidikan misalnya paud, SD, SMP, SMA dan lainnya untuk anak dan lainnya.

"Antara instansi harus sinergi agar terbentuk provinsi, kabupaten ataupun kota yang layak untuk anak. Kita lihat saja tahun 2017 sampai dengan maret sudah ada sekitar 5 kasus, dari laporan tersebut yang dibawa ke provinsi sudah ada 2, artinya kasus untuk anak merupakan bagian kewenangan kab kota, dia harus memiliki P2TP2A, institusi ini yang menampung para anak-anak bermasalah, kabupaten/kota harus ada jika tidak ada bisa rujukannnya ke pemerintah provinsi, sebetulnya tidak akan menyembuhkan fisiknya tapi psikisnya, psikis yang harus kita sembuhkan. Aspek fisik kewenangan kesehatan, aspek hukumnya kepolisian, provinsi hanya mem-backup karena kewenangan di kab kota, bukannya kami diam tapi jika ada masalah yang tidak terselesaikan maka ranahnya provinsi," tuturnya.

Ia mengatakan, tindak lanjut dari lokakarya advokasi pembentukan Kabupaten atau Kota layak anak akan dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise untuk menyaksikan deklarasi bupati dan walikota se-Kalbar menyatakan kabupaten kotanya layak anak, serta mendatangani komitmen untuk kabupaten kota layak anak.

"Pemprov sangat mendukung dan komitmen, jika desa, kelurahan, kecamatan bahkan kabupaten kota layak anak, maka provinsi juga akan layak anak," pungkasnya.