Dalam Proses Perekrutan ASN, Pengamat Politik: Berlakukan UU ASN

Proses panjang dilakukukan guna penyelesaian CPNS 2010 dan 2012 yang sampai ketingkat pusat yakni tingkat Mahkamamah Agung dan PTUN.

Dalam Proses Perekrutan ASN, Pengamat Politik: Berlakukan UU ASN
BANGKATRIBUNEWS.COM

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan Darsani 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik, Jumadi mengatakan kabar mengenai angkat diangkatnya CPNS 2010 dan 2012 tentunya dapat memberikan angin segar bagi mereka yang selama ini telah menunggu proses penyelesaianya.

Jika hal tersebut nanti dapat terealisasi, sudah tentu kasus seperti ini akan jadi evaluasi tidak hanya bagi Pemkab Kubu Raya, akan tetapi juga seluruh Kabupaten/Kota di Kalbar.

Proses panjang dilakukan guna penyelesaian CPNS 2010 dan 2012 yang sampai ke tingkat pusat yakni tingkat Mahkamamah Agung dan PTUN akan diangkatnya CPNS 2010 dan 2012 oleh Kemenpan RB tentunya telah melewati pertimbangan dan dasar yang cukup kuat sehingga keputusan tersebut diambil.

Kedepan proses rekruitmen yang tentunya harus menjunjung tinggi nilai obyektif sehingga input yang dihadirkan sebagai aparatur pemerintah memiliki kualitas baik, sudah tentu juga akan berdampak pada performance pelayanan pemerintah.

Mulai diberlakukan UU ASN harapannya dapat memberikan jaminan pada proses perekrutan ASN yang akuntable dan transparan.

Hal yang mungkin dipandang penting yakni, perekrutan tidak hanya menekankan pada yang bersifat administrasi.

Akan tetapi juga harus memperhatikan pada kompetensi yang diperlukan harus sesuai dengan aparatur sipil yang diterima.

Sekali lagi, pemerintah harus memberikan ketegasan terhadap nasib para CPNS yang selama ini telah terkatung-katung menunggu kejelasan.

Jika sudah dipastikan untuk diangkat, maka prosesnya harus segera dilakukan.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved