Kancilkus: Tak Ada Kejelasaan dari Perusahaan Terkait Tuntutan Petani di Meliau

Kita menuntut agar tak ada pola inti murni karena merugikan masyarakat disekitar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Satu diantara petani PTPN XIII Kecamatan Meliau, Kancilkus menyampaikan, hingga kini belum ada kejelasan terkait tuntutan petani PTPN XIII Meliau yakni meminta perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan pola Inti Plasma.

“Masa kita jadi penonton di tanah sendiri. sampai saat ini belum ada niat baik dari pihak PTPN XIII untuk menyelesaikan perkara perpanjangan HGU yang berkahir tanggal 31 Desember 2020, ” katanya, Senin(13/3).

Dikatakanya, tuntutan petani yang terdiri dari 7 dusun yakni, Dusun Melobok, Dusun Dekan Putih, Dusun Kelekak, Dusun Pasir, Dusun Sei Adong, Dusun Pintu Sepuluh dan Dusun Mungguk Keladan.

“Kita menuntut agar tak ada pola inti murni karena merugikan masyarakat disekitar. jikapun diperpanjang harus dirubah menjadi pola Inti plasma karena sesuai dengan hukum dan tata cara aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ” tegasnya.

Can sapaan akrabnya mengatakan, pola Inti murni artinya kebun tersebut dikelola oleh perusahaan seutuhnya, sedangkan inti plasma adalah kebun dibangun perusahaan untuk masyarakat setempat,Itu dinamakan inti plasma.

“Dulu ditahun 1998 ada pergerakan masyarakat menutut HGU, waktu itu umur HGU berkisar 17 tahun. Sedangkan berlaku sampai 31 Desember 2020. Jadi belum bisa dituntut, kemudian pada tahun itu juga ada solusi untuk mendirikan plasma dinamakan Kebun KKPA pola mitra. Jadi tahun ini dengan problem yang sama menolak perpanjang HGU jika dari total areal kebun ini tidak bisa dibagikan dengan masyarakat setempat. harapan kita perusahaan memenuhi tuntutan petani, ” tegasnya.

Ia menegaskan, sebelum ada perpanjangan HGU harus ada kesepakatan dengan masyarakat adat setempat. “Jawaban mereka adalah sudah mendirikan plasma yaitu dinamakan KKPA. KKPA berdiri dari tanah pribadi masyarakat tahun 1999 dan bukan kebun inti perusahaan, ” tuturnya.

Ia menambahkan, sebelumnya sempat dilakukan tanam perdana atau peremajaan di arela tersebut oleh pihak perusahaan. Namun para petani tetap menolak penananam perdana itu.

“Sempat dulu ditanam di Afdeling 7 Sei Dekan ditanam sebagian. Seharusnya jangan dulu di remajakan karna HGU akan berakhir. Dan akan diperpanjang HGU, pada saat perpanjangan harapan kita harus ada lahan plasmanya, ” harapnya.

Ia juga menegaskan, sebelum ada perpanjangan HGU harus ada kesepakatan dengan masyarakat adat setempat.

“Karena seharusnya anatara Perusahan dengan petani sama-sama menguntungkan, sehingga tidak ada menimbulkan persoalan kedepanya, ” ujarnya.

Saat dikonfirmasi General Manajer Distrik Kalbar I PTPN XIII, Kecamatan Meliau, Ramli Rama hingga kini belum menjawab pesan singkat dari Tribun Pontianak yang menghubunginya melalui telpon seluler.

Sebelumnya diberitakan, satu diantara petani PTPN XIII Kecamatan Meliau, Kancilkus menyampaikan, pihaknya melakukan aksi penolakan penananam perdana kebun inti afdeling VII Sei Dekan, Distrik Kalbar I, Kecamatan Meliau, belum lama ini.

“Ini aksi yang kedua kalinya dilakukan setelah beberapa waktu lalu, Karena sampai saat ini belum ada niat baik dari pihak PTPN XIII untuk menyelesaikan perkara perpanjangan HGU yang berkahir tanggal 31 Desember 2020, ” katanya, Selasa (15/11).

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved