Ketua PGRI Singkawang Minta Permendikbud Nomor 17 Ditinjau Ulang

Ia mengatakan bahwa pada intinya dari PGRI berharap tunjangan non sertifikasi guru-guru agama tersebut bisa dibayarkan.

Ketua PGRI Singkawang Minta Permendikbud Nomor 17 Ditinjau Ulang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Hearing Guru pendidikan agama se-Kota Singkawang dengan DPRD Kota Singkawang, terkait tunjangan PNS Non Sertifikasi di Kantor DPRD Kota Singkawang, Selasa (28/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pada hearing Anatar Guru pendidikan Agama se-Kota Singkawang bersama DPRD Kota Singkawang diikuti pula oleh Ketua PGRI Kota Singkawang, Jaka Kelana, Selasa (28/2/2018).

Ia mengatakan bahwa pada intinya dari PGRI berharap tunjangan non sertifikasi guru-guru agama tersebut bisa dibayarkan.

"Memang soal besaran, tidak terlalu besar tapi cukup berarti buat kawan-kawan guru yang sudah 9 bulan belum daibayarkan. Jumlah merekapun juga tidak terlalu banyak antara 30-40 orang, saya berharap ini dapat dibayar secepatnya," ujar Jaka, Selasa (28/2/2017).

Ia terus berusaha memperjuangkan hal tersebut dan masalah ini juga sudah ia sampaikan ke ketua Umum PB PGRI.

Baca: Perwakilan guru Agama se-Kota Singkawang Hearing Bersama Anggota DPRD

"Semuanya sedang diupayakan di kementrian supaya kemendigbud nomor 17 itu bisa di revisi atau di cabut. Karena ada kata-kata pengecualian untuk guru-guru pendidikan agama, sehingga tunjangan non sertifikasi mereka tidak bisa dibayarkan baik di Dinas Pendidikan maupun kementrian agama," katanya.

Ia berharap ini bisa segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktifitas belajar mengajar. "Tentu saya berharap ini bisa terselesaikan dengan segera, sehingga kawan-kawan guru agama bisa mengajar dengan tenang," harapnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved