Cegah Kepala Sekolah Terjerat Korupsi, Disdik Gandeng Kejati dan LAKI

Melaui seminar ini diharapkan para kepala sekolah bisa paham, terhadap prosedur, peraturan serta hukum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MADROSID
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus didampingi Kabid Dikmen, Sukiman melaksanakan serah terima jabatan kepala sekolah SMA/SMK Negeri, di SMA negeri 1 Sungai Kakap,belum lama ini 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Potensi praktek tindak pidana korupsi merambah kepada siapa saja termasuk para kepala sekolah SD dan SMP. Untuk itu,

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja Sama dengan Laskar Anti Korupsi Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Kalbar  mengadakan seminar Pendidikan “Pencegahan Korupsi Tingkatkan Kualitas Pendidikan” bagi Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Kubu Raya, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (8/2/2017).

Kerjasama lintas instansi dan lembaga hukum, bertujuan dapat memberikan pemahaman produk-produk hukum terhadap para sekolah SD/SMP Kubu Raya. Dimana praktiknya terkadang tanpa disadari.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus menuturkan bahwa Seminar Pencegahan Korupsi ini, sangat penting bagi selurh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN yang masuk melalui rekening sekolah seperti Dana BOS. Sebab ranah kerjanya tak terlepas dari pengelolaan dana anggaran. Rentan sekali mask dalam kubangan praktik haram.

"Melaui seminar ini diharapkan para kepala sekolah bisa paham, terhadap prosedur, peraturan serta hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan korupsi," ujarnya dalam acara pencegahan korupsi yang dihadiri Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalbar Baharudin, Kasi Intel Kajari Mempawah.

Menurutnya, seluruh produk hukum perlu dipahami oleh kepala sekolah dengan seksama. Sehingga pencegahan bisa dilakukan sejak dani, dan kesalahan dalam mengelola dan laporan keuangan sekolah bisa semakin baik. Sehingga para kepala sekolah bisa terhindar dari kesalahan pengelolaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan sekolah.

“Ini sangat penting sekali didapatkan oleh kepala sekolah. Dan kami sangat bersyukur antusiasme kepala sekolah tinggi. Yang hadir ada 402 orang melebih dari target 350 orang. Tandanya, kepala sekolah kita ini, betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita berharap agar memanfaatkan betul waktu ini, untuk berdialog dan berdiskusi dengan narasumber dari kejaksaan dan LAKI agar mendapat ilmu dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan," tuturnya.

Frans Randus mengungkapkan terjadinya kesalahan administrasi dalam memberikan pertanggung jawaban bisa saja terjadi tanpa disadari sehingga menimbulkan persoalan hukum. Faktornya karena tugas kepala sekolah sangatlah banyak, dan kemampuan mereka sangatlah terbatas.

"Melalui seminar inilah, kita upayakan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman seluruh kepala sekolah mengenai persoalan-persoalan hukum terutama yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah," pungkasnya.

Penulis: Madrosid
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved