Diskoperindag Landak Tak Punya Alat Tera Ulang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Landak,  Marius Baneng mengatakan, untuk melayani tera ulang pihaknya hingga saat ini masih belum bisa sediakan karena masih terkendala masalah alat dan tenaga teknis.

"Jadi selama ini dari Provinsi untuk pelayanan tera ulang, dan berbagai ukuran alat-alat timbang itu dari Provinsi. Begitu di Provinsi itu dilikuidasi, sementara di Kabupaten Kota masih banyak yang belum siap," ujar Marius saat ditemui pada Senin (30/1/2017).

Lanjutnya lagj, maka secara otomatis pihaknya harus minta bantuan ke unit kemetrologian di Bandung jika ada yang mengusulkan tera ulang terutama untuk SPBU. "Jadi sekarang ini harus ada permohonan ke Bandung, karena di sana pusat unit Kemetrologian," katanya.

Dengan demikian menurutnya, saat ini harus menjadi pemikiran Pemerintahan Provinsi. "Karena di Kabupaten Kota belum siap untuk penyerahan itu, tidak ada UTTP unit Kemetrologian. Personil belum ada, karena personil itukan harus dilatih," terangnya.

Baca: Pesan Cornelis Saat Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Eselon di Landak

Artinya harus ada para tenaga teknis Kemetrologian, yang punya keahlian khusus untuk merevisi, memperbaiki, dan melaksanakan tera ulang untuk alat-alat timbang atau takar. "Baik itu yang secara khsusus seperti di SPBU, lalu juga di pabrik-pabrik CPO," ungkapnya.

Begitu juga dengan yang secara umum, seperti alat-alat timbangan seperti kilo atau datching. Itu memang harus tenaga khusus bukan tenaga umum, karena tidak sembarangan. "Jadi sekarang ini sebenarnya itu diatur oleh pusat, karena merupakan unit pelaksana teknis khusus Kemetrologian," tambahnya.

Dirinya mencontoh alat tersebut ada di Singkawang dan Sanggau, tapi sampai sekarang juga belum bisa beroperasi. "Karena mereka belum mempunyai tenaga khusus, seharusnya kita Landak ini bisa minta bantuan ke Sanggau untuk masalah Kemeteologian," bebernya.

Tetapi karena belum ada, sehingga terpaksa minta bantuan ke Bandung sebab di sana pusatnya. "Itu juga lama prosesnya, karena mereka harus mengirimkan tenaga ahli. Dulunya di Provinsi ada, tapi sejak 2016 sudah tidak ada lagi jadi kewalahan," pungkasnya.