Melawan Hoax

Karena sudah dalam tahap mengkhawatirkan, kita harapkan ajakan perang melawan hoax itu tidak hanya sebatas penyataan saja.

Penulis: Ahmad Suroso | Editor: Jamadin
INTISARIONLINE
Ilustrasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fenomena kebebasan berekspresi di media sosial yang semakin meluas belakangan ini semakin meresahkan. Bahkan bisa merusak demokrasi.

Karena semua orang mendadak bisa berbicara apa saja, yang ternyata berujung pada maraknya ujaran kebencian, penyebaran berita hoax.

Hoax adalah berita palsu atau bohong yang sengaja dibuat seolah-olah sebagai berita yang benar. Hoax ini gencar beredar di Facebook dan Twitter.

Masalah hoax ini sudah pada taraf mengkhawatirkan. Karena penyebar hoax tidak lagi mengenal batas usia lagi. Anak di bawah umur pun sudah melakukannya. Penyebar hoax juga tidak mengenal tingkat pendidikan lagi. Orang yang bergelar sarjana pun ada ikut menyebarkan informasi yang tidak benar. Politisi dan akademisi saling serang.

Hoax atau berita palsu telah menjadi salah satu penanda penting dari tahun 2016 yang baru saja berlalu. Di berbagai negara, berita-berita palsu bahkan sudah mendelegitimasi peran jurnalisme media-media arus utama.

Pertanyaannya, apakah di antara penyebarnya kurang pekerjaan sehingga ia habiskan waktu untuk mengarang berita yang tidak benar atau tak jarang justru bertentangan dengan realitas.

Tujuan penyebaran hoax juga tidak sebatas bahan lelucon dan sekadar iseng lagi. Namun, sudah melebihi dari itu. Kini hoax dipakai untuk menjatuhkan pesaing (black campaign).

Hal ini terlihat dalam pemilihan kepala daerah. Hoax juga dipakai untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang lebih mengerikan, hoax juga dipakai untuk membentur antarsuku dan antaragama.

Menanggapi merebaknya berita hoax, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak rakyat untuk perang melawan hoax. Dilansir sejumlah media arus utama (Senin, 23/1), Jokowi mengatakan, Pemerintah Indonesia tak akan berhenti melawan informasi/berita bohong yang disebar melalui berbagai medium. Pertarungan melawan hoax akan berlangsung terus-menerus dan perlu melibatkan masyarakat.

Karena sudah dalam tahap mengkhawatirkan, kita harapkan ajakan perang melawan hoax itu tidak hanya sebatas penyataan saja. Atau sebatas `menyikapi' cuitan Susilo Bambang Yudhoyono,

Presiden ketujuh RI yang juga ketua umum Partai Demokrat perihal penyebar hoax berkuasa dan merajalela. Lebih dari itu, Jokowi juga harus memberikan sanksi kepada penyebar hoax. Sanksi jangan hanya blokir, tapi juga sanksi fisik. Jika tidak, penyebar hoax akan terus beranak pinak.

Tidak kalah penting, Pemerintah juga harus mencarikan terobosan jitu agar masyarakat tidak termakan atau terhasut terhadap pemberitaan yang tidak benar. Salah satunya adalah dengan menumbuhkembangkan komunitas anti-hoax. Lewat komunitas anti-hoax ini masyarakat bisa bertanya apakah informasi yang mereka terima adalah hoax atau bukan.

Seperti dilakukan sejumlah aktivis dua minggu lalu. Komunitas Indonesia Anti-hoax mendeklarasikan gerakan menolak segala bentuk hoax yang dikumandangkan serentak di enam kota.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam enam bulan ke depan akan menggelar pertemuan dengan pengguna internet, terutama dari kalangan NU, di sejumlah daerah untuk membangun narasi balik
melawan hoax.

Masyarakat juga bisa melaporkan konten berita bohong di media sosial dengan mengirimkan surat elektronik ke aduan kontens@mail.kominfo.go.id. Kita juga mendukung diluncurkannya aplikasi telepon seluler bernama "Turn Back Hoax". Aplikasi ini berisi aduan dan konfirmasi tentang informasi atau kabar yang diduga bohong. Reaksi di atas memperlihatkan bahwa masyarakat bangkit melawan hoax.

Selain itu, untuk mewujudkan kondisi media sosial yang lebih baik, kita juga bisa mengakomodir program PBB/UNESCO yang menawarkan program literasi media yang menyasar ke sekolah-sekolah. Satu hal yang dipelajari dalam program literasi media adalah pelatihan pengecekan informasi teks, foto dan video. Sudah semestinya, pengguna media sosial selalu mengecek kebenaran informasi atau berita yang bersliweran di media sosial. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved