Aliansi Umat Islam Desak Polda Usut Pencekalan Tengku Zulkarnaen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Sebanyak 27 perwakilan Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu (AUIKBB) berdialog dengan Kapolda Kalbar, Irjen Musyafak, terkait tuntutan pihaknya tentang pencekalan Wasekjen MUI Pusat, KH Tengku Zulkarnaen.

"Maka, setelah dialog tersebut pihak Polda Kalbar telah sepakat untuk menyikapi dan menindaklanjuti proses hukum yang ada. Insya Allah, kami harapkan setelah menelaah dan mengkaji ini, akan ada proses hukum yang tegas dan cepat. Pelaku pencekalan tersebut kami minta segera ditangkap sesegera mungkin," kata Ketua DPD Front Pembela Islam (FPI) Kalbar, Habib Muhammad Iskandar Alkadrie.

Penegasan itu diungkapkan dalam keterangan pers usai berdialog bersama Kapolda Kalbar, di Mapolda Kalbar, Jumat (13/1/2017).

Dalam tuntutannya, Habib Iskandar menjelaskan pihaknya mengharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Kapolda Kalbar, agar menangkap pelaku pencekalan tersebut.

"Aktor intelektualnya juga harus ditangkap, dan kemudian kami minta segera, Kapolres Sintang dievaluasi kinerjanya. Kami berikan waktu secepatnya bagi pihak aparat, itu sudah kesepakatan kami dengan pihak aparat," jelasnya.

Baca: BREAKING NEWS: Ribuan Massa Aksi Bela Ulama Datangi Mapolda Kalbar

Lanjutnya, pihaknya tidak akan bertanggungjawab jika seandainya tidak segera ditindaklanjuti tuntutan tersebut, umat Islam bereaksi lebih lagi dari Aksi Bela Ulama tersebut.

"Kami akan tetap bersabar dulu, karena ini negara hukum, kami percayakan dengan hukum. Sehingga kami masih percaya dengan kinerja para aparat," ujarnya.

Untuk itu, Habib Muhammad Iskandar menyampaikan agar umat Islam tetap dalam kondisi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kebersamaan kemudian rapatkan barisan, jangan sampaikan kita biarkan. Ini awal pertama, sudah kesekian kali dibiarkan kalau memang tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum, saya instruksikan umat Islam wajib membela Ulama, apapun yang terjadi," tegasnya.

Habib Muhammad Iskandar menambahkan, akibat dari adanya pembiaran terhadap proses hukum aksi pencekalan di Bandara Susilo Sintang, aksi pencekalan berlanjut di Kabupaten Melawi.

Baca: Video Pernyataan Sikap Bersama atas Insiden Penolakan Tengku Zulkarnaen

Habib Muhammad Iskandar menyayangkan adanya aksi pencekalan tersebut. Untuk itu, ia mendesak kepada pihak terkait, dapat segera memberikan reaksi positif dalam menyelesaikan permasalahan ini.

"Kami sangat menyayangkan sekali atas kejadian ini, dan kami harap Ketua DAD yang terkait dengan masalah pencekalan ini, kami harap agar bisa mengambil sebuah kebijakan, tentunya meminta maaf segera kepada umat Islam," ujarnya.

Di tempat yang sama, Formatur Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu, Ustaz 'Athaillah juga mendesak Kapolda Kalbar mengusut dan memproses aktor intelektual atas pengusiran tersebut.

"Mendesak Kapolda Kalbar untuk memproses Kapolres Sintang, karena terkesan melakukan pembiaran terhadap aksi pengusiran tersebut," ujarnya.

Baca: Penolakan Tengku Zulkarnaen, Ini Penjelasan Kapolres Sintang

Selain itu juga mendesak Dirjen Perhubungan Udara atau PT Angkasapura II, untuk memproses Kepala Bandara Susilo Sintang yang telah membiarkan sekelompok Pemuda Dayak Sintang masuk ke dalam objek vital seperti bandara.

Selanjutnya, Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu mendesak Legislatif dan Eksekutif untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang melakukan intoleransi dan mengganggu kenyamanan beribadah Umat Islam.

"Kami Umat Islam umumnya dan umat Islam Kalimantan Barat khususnya, sangat menghormati para Kiyai, Ustaz dan Ulama kami yang istiqomah dalam membela agama Islam, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga siapapun yang melecehkan dan menghalang-halangi dakwah mereka, maka ia akan menjadi musuh kami," jelasnya.

Baca: Ketua DAD Sintang Sayangkan Insiden Penolakan

Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu menyatakan bahwa FPI adalah milik Umat Islam. Sehingga siapapun yang ingin membubarkannya, maka sama dengan ingin membubarkan Islam.

Kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, hendaknya saling menjaga keutuhan NKRI.

"Harapan kami, pernyataan kami tersebut ditindaklanjuti oleh pihak terkait, dan apabila pernyataan ini tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi yang lebih besar dari aksi saat ini," tegas Ustaz 'Athaillah. (*)