SMA/SMK Dikelola Provinsi, Program BOSDA Tetap Lanjut

Termasuk kesepakatan soal Program Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dijalankan Pemkot Pontianak dan Kayong Utara agar tetap berlanjut.

SMA/SMK Dikelola Provinsi, Program BOSDA Tetap Lanjut
TRIBUNPONTIANAK/ZULKIFLI
Kabid Dikmen dan Tinggi Dinas Pendidikan Kalbar Syafrudin.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar,
Syafrudin mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemkot maupun Pemerintah Kabupaten, terkait program yang berkaitan dengan SMA/SMK, pasca peralihan kewenangan ke tingkat Provinsi.

Termasuk kesepakatan soal Program Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dijalankan Pemkot Pontianak dan Kayong Utara agar tetap berlanjut.

"Terkait ini sudah ada kesepakatan Wali Kota, Bupati dan Gubernur agar program tersebut tetap berjalan," katanya Kepada Tribun, Senin (9/1/2017).

Dikatakanya seperti diketahui bersama bahwa, sejak 1 Januari resmi peralihan kewenangan pengelolaan SMA /SMK ke Provinsi.

"Jadi semua personil semua sudah selesai diserah terimakan. Tinggal menunggu, sarana dan prasarana,"katanya .

Sementara program-program yang pernah dilaksanakan Pemkab, akan terus dikoordonasikan, sambil menunggu turunan peraturan-peraturan Undang- Undanga 23 tahun 2014, Kemudian peraturan pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaanya.

"Jadi terkait BOSDA sambil berjalan kita tunggu aturan dari pusat,"ungkapnya.

Menurutnya memang BOSDA cukup membantu sekolah dalam mencapai standar pelayanan umum. Ini juga untuk menutupi BOS dari APBN.

Dikatakanya memang dengan peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, juga berdampak kepada beban anggaran di tingkat Privinsi yang bertambah, terutama untuk menggaji guru yang sebelumnya di bayarkan oleh Pemkab.

Sementara disatu sisi Disdik Provinsi juga memiliki program, misalnya beasiswa bagi siswa berprestasi untuk dikuliahkan ke perguruan tinggi.

"Cuma saat ini kita sedang sisir anggaranya, karena dengan peralihan kewenangan SMA ke Provinsi alokasi anggaran untuk gaji guru saja sekian Miliar pertahunya. Yang tadinya itu berada diKabupaten. Tetapi program beasiswa ini tetap menjadi perhatian kita kedepan," tukasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved