Disatu Sisi Genjot Pendapatan Negara, Disisi Lain Bebankan Masyarakat

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menanggapi kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat hingga hingga 2 kali lipat untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Ketua Umum Badan Perwakilan Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalbar, Nedy Achmad merupakan salah satu upaya menggenjot kenaikan pendapatan negara.

Disatu sisi masyarakat kata Nedy sudah terlalu terbebani dengan berbagai kenaikan.

"Bahwa kenaikan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, khususnya masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Apalagi kenaikannya hingga mencapai lebih dari dua kali lipat pajak semula. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang makin lama makin merambat naik di pasaran saat ini. Ini memberikan beban tambahan pada kehidupan masyarakat,"ujar Nedy pada Selasa, (3/12/2017).

Urgensi dari kebijakan kenaikan menurut Nedy, tentunya untuk menambah pendapatan negara yang dalam kondisi ketat saat ini.

Ia mengatakan ditinjau dari sudut pandang masyarakat, tentunya katanya diharapkan kenaikan yang dilaksanakan oleh pemerintah disosialisasikan terlebih dahulu dan melalui beberapa tahapan.

Ia yang mengetahui kenaikan dari membaca dari media massa mengatakan pemerintah harus mampu mengeksplorasi sumber pendapatan lain tanpa harus melakukan kenaikan harga atau bea pajak pada masyarakat secara drastis.

"Perlu sosialisasi dan transparansi agar masyarakat juga melihat ada keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan yang bersumber dr dana masyarakat seperti ini," ujar Nedy.

Nedy mengatakan memahami bahwa pajak kendaraan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan negara, namun pemerintah hendaknya melakukan langkah bijak dalam pengenaan pajak yang dinaikkan khususnya terkait penggunaan kendaraan produktif masyarakat.

"Kita mengharapkan bahwa kenaikan pajak bermotor ini dilakukan secara bertahap dan dalam kisaran persentase yang wajar. Sudah terlalu sering dilakukan pembebanan biaya berbagai kebutuhan dasar dilaksanakan pemerintah ke atas masyarakat dalam upaya menggenjot kenaikan pendapatan negara, mulai dari harga BBM, kenaikan tarif listrik, pelaksanaan tax amnesty, kenaikan cukai barang-barang tertentu, dan sebagainya,"ujar Nedy.