Mayat di Hotel Benua Mas

Ini Tanggapan Pengamat Hukum Terkait Kasus Pembunuhan di Hotel Benua Mas

Dalam sistem peradilan pidana kan memang penyidikan dilakukan oleh polisi terlebih dahulu, nah dari penyidikan dan keterangan itulah penyidik....

Ini Tanggapan Pengamat Hukum Terkait Kasus Pembunuhan di Hotel Benua Mas
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kapolresta Pontianak Kombes Iwan Imam Susilo menggelar press rilis dengan menunjukkan tersangka dan barang bukti pembunuhan terhadap Sumirawati di Mapolresta Pontianak, Jalan Johan Idrus, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/12/2016) sekitar pukul 12.30 WIB. Dalam kasus pembunuhan di Hotel Benua Mas tersebut, polisi mengamankan Novianto Ari Saputra pelaku pembunuhan, dan dua orang yang diduga kuat membeli barang milik korban yang digadaikan pelaku dalam waktu lima jam penyelidikan. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum Hermansyah mengurai masalah kasus pembunuhan di Hotel Benua Mas

Ia mengatakan terkait kejahatan yang berkaitan dengan nyawa yang tertinggi di pasal 340 yaitu pembunuhan dengan berencana, jika kejahatan mengambil nyawa orang lain dengan direncanakan maka hukumannya sebenarnya hukuman mati.

Dalam sistem peradilan pidana kan memang penyidikan dilakukan oleh polisi terlebih dahulu, nah dari penyidikan dan keterangan itulah penyidik menentukan pasal yang digunakannya.

Baca: Sudah 2 Kali Terjadi Kasus Pembunuhan, Pemkot Ancam Cabut Izin Hotel Benua Mas

Namun dalam penerapanya biasa memang tergantung hakim akan menerapkan pasal itu ataupun tidak.

Saya melihat apa yang dilakukan pihak kepolisian yang menetapkan pasal 340 subs 339 lbh 338 dan bisa lagi 359 misalnya itu merupakan suatu hal yang tepat.

Pada saat jaksa sebagai penuntut umum berdasarkan bukti-bukti yang ada di pengadilan, dia membuktikan kira-kira perbuatan apa yang dilakukan tersangka, apakah pembunuhan biasa ataupun pembunuhan berencana jadi nanti tinggal hakim yang menentukan yang mana yang terbukti.

Jika memang terbukti pembunuhan berencana tinggal hakim yang akan memahaminya apakah tersangka akan dikenakan pidana maksimum atau tidak, karena itu adalah ranahnya hakim yang kita juga tidak bisa masuk kedalam itu.

Hak dari keluarga sudah diwakili oleh negara dalam ini jaksa penuntut umum, jika memang putusan hakim dirasa tidak sesuai dengan keadilan, seharusnya jaksa penuntut umum memperhatikan dan mendengarkan hal ini.

Dan jika memang tidak mendapatkan respon, jaksa juga mempunyai hak untuk upaya banding ke pengadilan tinggi hingga sampai kasasi, bahkan dalam hal tertentu jika ditemukan bukti baru yang memperkuat hal tersebut bisa saja sidang kembali.

Jadi rasa keadilan keluarga di wakili atau terwakili oleh jaksa penuntut umum.

Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved