Breaking News:

Citizen Reporter

16 Butir Rekomendasi untuk Presiden Indonesia dari IACF Kelima

Perlu menjamin keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra dalam upaya pemberantasan korupsi.

ISTIMEWA
Penyerahan 16 butir rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) kelima kepada Presiden Joko Widodo. 

Citizen Reporter
Manager Program Good Governance Isu Anti Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan Lembaga Gemawan Kalbar, Encep

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Manager Program Good Governance Isu Anti Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan Lembaga Gemawan Kalbar, Encep mengatakan, ada tanggal 28-30 November 2016 telah dilaksanakan Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke 5 di Universitas Bina Nusantara.

Sebelumnya telah dilaksanakan pula kegiatan pendahuluan di Kota Pekanbaru, Kota Balikpapan dan Kota Malang. Rangkaian kegiatan IACF ke 5 ini menghasilkan 16 butir rekomendasi untuk Presiden Republik Indonesia di antaranya mengenai reformasi lembaga penegak hukum dengan butir pemerintah perlu segera membentuk strategi nasional yang menjadi payung setiap inisiatif anti korupsi di Indonesia, termasuk membentuk mekanisme koordinasi kelembagaan.

Perlu menjamin keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra dalam upaya pemberantasan korupsi.

Peningkatan transparansi manajemen penanganan kasus APH melalui pembangunan database penanganan perkara.

Penguatan kelembagaan penegak hukum terkait koordinasi, capacity building dan sistem penanganan perkara.

Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian masalah penyelamatan aset melalui pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Ekstradisi, dan RUU Mutual Legal Assistance.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Kejahatan SDA dan LH langsung di bawah Presiden untuk penanganan kasus khusus.

(Contoh: kasus lubang tambang di Kalimantan Timur; kasus pembangunan pabrik Semen di Rembang; kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa; Konflik Tenurial di Sektor Perkebunan Sawit).

Penegakan Hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan perundangan-undangan di sektor sumber daya alam (Contoh: tidak memiliki IPPKH, berhutang PNBP, tidak mematuhi aturan reklamasi dan pasca tambang).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved