Dewan Kalbar: Hak Warga Mendapatkan Pelayanan

"Jika tidak di tanggapi, masyarakat bisa melaporkan ke Ombudsman, maka untuk itu silahkan ikuti prosedur yang berlaku, karena hak warga negara....

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dilaporkannya Pokja 1 Adhoc Dinas PU Kota Pontianak, Subhan Nur Anggota DPRD Prov Kalbar mendukung apabila dalam upaya penegakan hukum.

Baca: Plt Direktur RSUD Sekadau Nyaris Menjadi Korban Penipuan

Tak hanya itu, ‎Subhan juga menuturkan jika ada laporan dari masyarakat terkait keluhan atau merasa tidak mendapatkan keadilan, Polisi sebagai aparat penegak hukum harus menanggapi laporan masyarakat tersebut.

"Jika tidak di tanggapi, masyarakat bisa melaporkan ke Ombudsman, maka untuk itu silahkan ikuti prosedur yang berlaku, karena hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan,"ujarnya pada Kamis (24/11/2016).

Dikatakannya lagi, nanti apabila cukup bukti atas laporan tersebut, maka harus di lanjutkan prosesnya, tapi nanti putusan hakim lah yang menentukan.

Dan Subhan juga menuturkan terkait Lelang Proyek yang saat ini semua harus transparan, dan Panitia pun harus bekerja profesional.

Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved