Terapkan Pelayanan Online, Penerbitan Izin BP2T Pontianak Meningkat 100 Persen

Masyarakat melalui sistem yang ada bisa melakukan registrasi pendaftaran 17 izin yang dilayani BP2T.

Terapkan Pelayanan Online, Penerbitan Izin BP2T Pontianak Meningkat 100 Persen
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, Junaidi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, Junaidi mengatakan sebagai badan perangkat daerah yang mempunyai peran dan fungsi administratif dalam penerbitan dokumen izin.

Kota Pontianak yang minim SDA dan merupakan kota jasa dan perdagangan kata Junaidi memacu pemerintah menarik investor untuk berinvestasi.

Perizinan Kota Pontianak dimulai sejak 2009-2013 diakuinya masih menerapkan sistem manual. Baru pada 2013 pihaknya membangun sistem yang disebut sistem layanan terpadu atau Sisyandu. Sejak 2009 sistem selalu di upgrade dari versi 01, 02, 03 bahkan sekarang versi 04. Pada versi ini masyarakat kata Junaidi bisa menggunakan sms gateway.

"Jadi sepanjang masyarakat yang mengajukan izin mencatatkan nomor handphone dan berkasnya ada yang kurang maka secara otomatis.akan menerima sma dari kami. Pada versi 04 ini juga pemohon bisa melakukan pengecekan sudah tahap mana izin pemohon. Jika ada retribusi ditetapkan, setelah itu pencetakan, paraf sekretaris hingga penerbitan," ujarnya.

Terakhir BP2T menerapkan pelayanan berbasis online. Masyarakat melalui sistem yang ada bisa melakukan registrasi pendaftaran 17 izin yang dilayani BP2T.

Masyarakat secara otomatis bisa mendaftar dimana pun dan kapan pun. Selain secara online pada Oktober BP2T juga akan melayani pelayanan berbasis aplikasi via android.

"Salah satu inovasi kami aplikasi via android. Khusus untuk izin usaha, mikro, kecil dan menengah menggunakan tanda tangan elektronik. Sehingga pemohon bisa melakukan print out sendiri, jadi kami memberikan kemudahan dan kenyaman kepada masyarakat. Nantinya kami juga akan mengembangkan arsip digital," ujarnya.

Junaidi mengatakan pada 2016 pelayanan singkat yang sedangkan trend yaitu penerapan perizinan paralel. Percepatan ini merupakan terobosan sekaligus jawaban dan bentuk dukungan terhadap dunia usaha.

Perizinan paralel lebih ringkas sehingga pelaku usaha tidak menunggu lama. Selama ini untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Dagang (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di lakukan terpisah.

Junaidi mengatakan sesuai dengan Standart Operating Prosedure (SOP) tiga izin mencakup IMB, SITU dan SIUP akan clear 10 hari kerja.

Adapun pengurusan normal biasanya ia katakan memakan waktu 13-14 hari. Sebelum mengurus beberapa izin diatas, izin dasar yang harus di ajukan ia katakan adalah izin gangguan atau Hinderordonnantie (HO). 

Untuk izin gangguan saja sesuasi SOP biasanya kata Junaidi bisa memakan waktu hingga 12 hari. Setelah itu, pemohon harus mengajukan lagi izin untuk SIUP, dengan persyaratan yang sama. Dengan perizinan paralel saat ini pengurusan izin lebih cepat yaitu 10 hari kerja dengan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih sedikit.

"Dengan perizinan paralel kita bisa menyelesaikan 10 hari kerja dengan 3 izin yang ada. Upaya kita itu tadi dengan mengconeckan izin yang berbeda. Dengan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, kami melakukan peningkatan sistem dengan penambahan server baik kapasitasnya dan lainnya. Justru dengan Information technology (IT) kami memaksimalkan TK yang ada tanpa menambahnya,"paparnya.

Untuk pelayanan berbasis online pencapaiannya sudah mencapai 90 persen, sedangkan 10 persennya masih manual.

"Jika pelayanan manual per harinya hanya bisa melayani 30 izin. Saat ini berbasis online kami bisa melayani hingga 60 izin setiap harinya. Untuk SMS center tidak ada pengaduan dan keluhan memang ada jadwal. Syukurlah hingga saat ini belum ada komplen," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved