Pemkot Masih Kaji Pembangunan Rusun untuk Mahasiswa

Udah lama kita canangkan, ada dua titik di Kuala dan Naram, persyaratan yang diminta kementrian masalah lahan

Pemkot Masih Kaji Pembangunan Rusun untuk Mahasiswa
TRIBUNPONTIANAK/RAYMOND KARSUWADI
Mahasiswi STKIP Singkawang Dewi Murni (20) (kerudung coklat) saat foto bersama temannya di depan kampus, Kamis (6/10/2016) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Raymond Karsuwadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Belum lama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang mengajukan permohonan bantuan kepada Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (11/3/2016)

Terkait penyediaan rumah susun (Rusun) yang diperuntukan untuk mahasiswa dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dikarenakan saat ini masih banyak masyarakat di Kota Singkawang tinggal di tanah-tanah milik Negara sehingga rawan akan penggusuran, apabila pemerintah hendak menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan umum.

Dua lokasi sudah disiapkan Pemkot Singkawang untuk pembangunan Rusun yaitu di Kelurahan Naram, Singkawang Utara dengan luas tiga hektar yang diperuntukan untuk mahasiswa STKIP SIngkawang dan Kelurahan Kuala, Singkawang Barat untuk MBR dengan luas lahan sekiranya satu hektar.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kebersihan dan Perumaan Kota Singkawang, Dwi Putra Sumarna mengatakan bahwa program tersebut sudah lama dicanangkan dan Kementrian PUPR meminta pemkot menyediakan lahan.

"Udah lama kita canangkan, ada dua titik di Kuala dan Naram, persyaratan yang diminta kementrian masalah lahan, bahwa lahan tersebut harus milik pemerintah, untuk menghindari masalah sosial, informasinya sudah clear," katanya, Kamis (6/10/2016).

Kini pihaknya tengah mendalami dan mengkaji program tersebut mengingat kesiapan Pemkot terhadap infrastuktur dan teknisnya, baik fasilitas air bersih dan listrik serta akses jalan yang tidak termasuk kedalam program bantuan Kementrian PUPR.

"Kementrian bantu bangun sehingga barang itu siap pakai dan diserahkan ke pemerintah daerah, pertama perlu adanya pengelola, kedua harus ada list calon penghuni, ketiga infrastuktur pendukung air bersih, listrik dan akses jalan," ungkapnya.

Penulis: Raymond Karsuwadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved