Hindari Konflik Sosial, Sinarmas Terapkan Pemetaan Partisipatif

"Perampasan lahan masyarakat untuk pembukaan lahan perkebunan sawit itu tidak benar. Berbagai kebijakan telah kami rumuskan dan jalankan," ujarnya.

Hindari Konflik Sosial, Sinarmas Terapkan Pemetaan Partisipatif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ISHAK
CEO Sinarmas Wilayah Kalbar, Susanto, saat memberikan keterangan kepada awak media usai menjadi pemateri dalam seminar dan kuliah umum di FP Untan, Kamis (06/10/2016). TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ISHAK 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Chief Executive Official (CEO) Sinarmas Wilayah Kalbar, Susanto, menepis anggapan ekspansi sawit memarginalkan masyarakat setempat di lokasi dibangunnya lahan perkebunan.

Melalui tata kelola yang baik, menurutnya, anggapan ini bisa ditepis.

Hal ini diutarakannya, usai menjadi pembicara dalam seminar dan kuliah umum bertajuk 'Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan ', di kampus pertanian Universitas Tanjungpura (Untan), Kamis (06/10/2016) siang.

"Perampasan lahan masyarakat untuk pembukaan lahan perkebunan sawit itu tidak benar. Berbagai kebijakan telah kami rumuskan dan jalankan," ujarnya.

Satu di antara kebijakan itu, pihaknya disebutnya telah menerapkan upaya Free prior and informed consent (FPIC).

"Kami melakukan sosialisasi, memberikan dampak positif dan negatif terlebih dahulu kepada masyarakat atas satu proyek yang dikerjakan," paparnya.

Setelah masyarakat diberikan pemahaman yang jelas lewat FPIC ini, masyarakat mengetahui sisi baik buruknya dampak pembukaan lahan. Untuk kemudian dapat memutuskan secara aktif, menyetujui pembangunan untuk kebutuhan pembukaan lahan perkebunan, atau menolak.

Selain itu, guna menghindari potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat, pihaknya juga menerapkan pola pemetaan partisipatif.

"Semua wilayah yang ada di izin perusahaan, dibikinkan batas-batas desanya. Sehingga saat perusahaan telah operasional, tidak lagi ada konflik yang muncul," jelasnya.

Pemetaan partisipatif ini, menurutnya dapat memetakan jelas pembagian lahan.

"Mana yang milik individu, mana yang milik komunal, mana yang milik negara yang tidak dikuasai masyarakat. Masyarakat juga diajak bersama-sama merencanakan lahan itu" imbuhnya.

Dengan begitu, pembagian lahan dan pemanfaatan lahan akan menjadi lebih jelas.

"Dengan begitu, diharapkan pembangunan kebun sawit ke depan bisa meminimalisir konflik," pungkasnya.

Penulis: Ishak
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved