Pengamat Pendidikan Untan: Pemindahan Aset SMA/SMK akan Menimbulkan Masalah Baru

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Zulham 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Pendidikan Untan, Aswandi menuturkan jika kebijakan pengalihan aset SMA tetap dilakukan justru akan menimbulkan masalah baru.

Lantaran sejauh ini pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah berjalan cukup baik dan tidak ada kendala.

"Memang peraturan pemerintah yang mengatur itu khusus pengalihan aset SMA/SMK, saya melihat selama ini sudah berjalan bagus. Pemerintah daerah juga sudah melakukan terobosan, jika dialihkan apakah akan tetap berjalan sukses," ujarnya, Rabu (28/09/2016).

Dahulu, sebelum otonomi daerah, lanjutnya, memang pernah diurus oleh provinsi.

"Dan setelah sekian lama berjalan, saat ditangani oleh pemerintah daerah, sudah banyak membangun. Infrastrukturnya sudah bagus, bahkan banyak yang sudah digratiskan. Nah ketika ditarik kembali ke provinsi apakah tetap berjalan seperti biasa atau justru akan meimbulkan banyak masalah," katanya.

Menurutnya, ketika dilakukan pengalihan suatu aset tentunya bukan hal yang mudah.

"Kemudian nanti siapa yang mengawasi SMA yang di kabupaten, artinya harus ada UPT provinsi yang ditempatkan disana dan ini akan lebih repot," tuturnya.

"Jadi sekarang sudah tidak jelas apa maksud dari kebijakan ini dan sesungguhnya alasan pemerintah itu seperti apa. Semua menanyakan alasan, apakah selama ini berjalan tidak efektif dan ini tidak jelas. Tentu kebijakan ini akan sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan," imbuhnya.

Ia berharap, bila ada suatu kebijakan jangan terlalu dipaksakan dalam penerapannya.

"Kalaupun harus dilakukan jangan drastis. Harusnya dilakukan uji coba dan dilakukan bertahap. Jangan seklaigus dan ada evlauasi. Jika tidak maka akan banyak masalah baru yang terjadi. Kebijaksanaan itu jangan vulgar dan boombastis, takutnya pelajar yang akan menjadi korban," pungkasnya.