Aparatur Dituntut Cakap Susun Produk Hukum

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID MEMPAWAH - Sebanyak 75 peserta dari seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah mengikuti kegiatan bimtek legal drafting penyusunan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah di Wisma Chandramidi, Mempawah, Rabu (28/9/2016).

Kepala Bagian Hukum Setda, Juli Suryadi, menyebut penyusunan produk hukum dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mendapat perhatian yang besar.

"Selain itu, penyusunan yang aspiratif, tidak duplikatif, dan benar secara legal drafting akan mencegah terjadinya permasalahan substansi yang bisa bermuara pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah,"jelasnya.

Dengan demikian produk hukum baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah dapat dilaksanakan dan ditaati oleh aparat daerah serta masyarakat.

Lantas menurutnya, produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah sangat pokok dan mendasar sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Sehingga dengan bimtek kita berharap ada peningkatan kapasitas pengetahuan aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum,"jelasnya.

Ia juga berharap setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Lantaran jika hal itu terpenuhi, maka produk hukum tersebut akan efektif dalam penerapannya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.