Breaking News:

Agus Sutomo: Posisi Petani Indonesia Masih Tertindas

Harga pertanian komoditi tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang terus meningkat

Penulis: Nasaruddin | Editor: Jamadin
KOMPAS.COM
Petani menanam padi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Eksekutif Linkar Borneo, Agus Sutomo mengatakan, dari zaman kolonial penjajahan Belanda dan jepang, petani Indonesia berada dalam posisi yang tertindas dan terhisap.
Tanah dirampas secara paksa dan petani bekerja tanpa upah dengan kerja paksa.

"Ribuan bahkan jutaan kaum tani yang mati karena kerja paksa dan berjuang demi Hak-hak mereka terutama adalah Tanah. 71 tahun kemerdekaan Indonesia Raya tidak menjawab persoalan petani. Perampasan tanah kaum tani demi investasi perkebunan skala besar, Tambang, infrastruktur dan lain lain tak berhenti, justru semakin massif," ungkap Agus Sutomo melalui pernyataan tertulis kepada Tribun, Senin (26/9/2016).

Pada momen Hari Tani ke 56 tahun, Tomo mengatakan, petani terjebak dengan sistem ekonomi feodal ijon, peribaan, tengkulak dan juga input pertanian semakin mahal untuk dibeli petani.

Harga pertanian komoditi tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang terus meningkat. "Teknologi pertanian tetap di monopoli termasuk input pertanian seperti pupuk dan lain-lain Pemerintah belum memberikan perlindungan hasil produksi petani, meningkatkan kapasitas petani justru lebih memilih ekspor," tegasnya.

Gerakan kritis petani bersama pemuda yang sadar kemudian membangun organisasinya di katakan makar, separatis, radikalis dan tidak jarang mengalami intimidasi, kriminalisasi bahkan pembunuhan. Teriakan keras hentikan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan dampak dari monopoli sumberdaya alam, dijawab dengan kekerasan oleh pemerintah berserta alatnya, dengan kekerasan bedil dan kriminalisasi.

Tomo mengatakan, kini suara reforma agrarian di besarkan namun soal-soal yang dihadapi rakyat tidak menjadi perhatian serius oleh pemerintah dari pusat sampai daerah. Untuk itu pemerintah harus menghentikan dan STOP memberikan penerbitan HGU baru dan memperpanjang HGU serta pemberian ijin konsesi baru.

"Review Perijinan dan cabut ijin konsesi perusahan yang merampas tanah masyarakat baik secara halus/manipulatif dan kasar, melanggar HAM, terindikasi melakukan Korupsi dan Kerusakan Lingkungan," katanya.

Pemerintah, kata Tomo, harus mengembalikan keseluruhan tanah masyarakat adat, petani, dan nelayan yang di ambil oleh perusahan-perusahan berbasis hutan dan lahan, dan juga konservasi dan kawasan hutan, setelah itu baru terbitkan pengakuan dalam sertifikat wilayah adat, Hak komunal dan perorangan.
Pemerintah juga harus melindungi petani peseorangan dengan penetapan harga yang menguntungkan petani, subsidi harga dan pupuk kepada petani. Bebaskan petani dari semua bentuk pajak komuditi dan hasil bumi.
"Bebaskan semua petani, masyarakat adat, buruh, nelayan dan masyarakat miskin kota yang di tangkap karena memperjuangankan hak-hak atas tanah dan sumber kehidupan. Mendukung sepenuhnya UU dan perda perlindungan wilayah masyarakat adat dan local serta petani. Serta stop pelibatan polisi dan TNI ketika terjadi konflik agrarian antara perusahan monopoli Sumber daya alam dan masyarakat yang tanahnya di ambil oleh pemodal. Tarik seluruh pasukan di wilayah-wilayah konsesi perusahan yang jelas-jelas merampas tanah rakyat baik secara paksa dan manipulatif," ujarnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved