DAK Dipangkas, Proyek Belum Berjalan Bisa Batal

Kondisi dan kualitas infrastruktur di kita (Kalbar), bisa dibilang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya, terutama di Jawa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ekonom Untan, Ali Nasrun mengatakan, pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat tidak bisa dipungkiri pasti berdampak terhadap kondisi daerah itu sendiri.

Terutama terhadap pembiayaan proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah.

Apalagi, jika melihat pada kondisi Kalbar sendiri, infrastruktur saat ini masih menjadi permasalahan klasik yang dihadapi.

"Kondisi dan kualitas infrastruktur di kita (Kalbar), bisa dibilang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya, terutama di Jawa," katanya, Jumat (9/9/2016).

Jika melihat kondisi di daerah, banyak infrastrukturnya yang belum ada (belum terbangun sebagaimana seharusnya). Kalaupun ada, belum terlalu bagus. Kondisi ini banyak kita temui di desa-desa yang ada di daerah pedalaman.

Apalagi, program-program yang dicanangkan dari pemerintah untuk mengangkat kehidupan masyarakat di daerah, saat ini masih jadi sesuatu yang sangat diandalkan dalam menopang pertumbuhan ekonominya.

"Seperti program yang diturunkan langsung dari kementerian misalnya. Bahkan kehadirannya selalu dinanti. Di sinilah peran penting DAK ini sebenarnya," katanya

Yang jadi masalah berikutnya, pengurangan ini terjadi di penghujung tahun. Ini tentunya juga jadi masalah untuk proyek-proyek pembangunan yang ada.

Terutama pada proyek yang pengerjaannya sudah dimulai, namun belum tertuntaskan penyelesaianya.

Terjadinya kondisi ini (pemotongan DAK), tentu sangat disayangkan. Hanya saja ini kondisinya darurat (akibat anggaran negara yang tidak memadai, imbas dari penerimaan negara yang tak mencapai target). Jadi, mau tidak mau tetap harus dijalani.

"Untuk menghilangkan dampaknya jelas kita tidak bisa. Sedikit banyak pasti tetap akan berdampak. Hanya saja, kita bisa meminimalisir dampak yang ada," kata Ali.

Khusus untuk realisasi rencana proyek misalnya, pemerintah bisa saja menunda atau membatalkan proyek yang belum berjalan. Seperti proyek yang sudah direncanakan, tapi belum dimulai proses tendernya misalnya, alternatif ini bisa saja dipilih.

Meskipun ini akan berdampak kurang baik bagi para kontraktor, tapi alternatif inilah yang tersedia. Mau bagaimana lagi jika dananya memang tidak ada.

Selain itu, pemerintah juga bisa memilih alternatif lain, satu di antaranya yakni dengan mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Seperti pembiayaan perjalanan dinas dan sebagainya.

Karenanya, pemerintah (daerah) perlu mengutamakan program-program yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Harus didahulukan untuk proyek yang berdampak langsung ke akses ekonomi masyarakat.

Penulis: Ishak
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved