Kemenangan Demokrasi

KUDETA gagal atas rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan di Turki yang diprakarsai sekelompok militer pertengahan Juli ini mengirimkan pesan jelas, tidak mendapatkan dukungan publik secara luas, baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan, partai-partai oposisi yang diharapkan memberikan dukungan kepada militer pro-kudeta ternyata menolak karena kudeta dianggap mencederai demokrasi.

Pemandangan para pemimpin dan rakyat Turki dari berbagai latar belakang ideologi bersatu bahu-membahu melawan upaya kudeta itu merupakan pertama kali sejak berdirinya Turki modern pada 1923. Para analisis sepakat menyebut, bersatunya para pemimpin dan rakyat Turki yang turun ke jalan mengorbankan jiwa raganya melawan upaya kudeta itu adalah simbol puncak kemapanan demokrasi di Turki saat ini.

Bagi sebagian tentara, kudeta merupakan bagian dari sejarah politik di Turki. Dinasti Ottoman dikudeta sejumlah anak muda tahun 1908, yang disertai dengan lahirnya Turki Modern pada 1923 dibawah pimpinan Mustafa Kemal Attaturk. Kudeta yang diprakarsai militer juga terjadi 1960, 1971, 1980, dan terakhir 1997. Pada tahun 2012, sejumlah tentara juga merencanakan kudeta terhadap Erdogan. Namun, mampu digagalkan Erdogan.

Pengamat politik asal Turki, Ersat Hurmuzlu, dalam artikelnya di harian Al Hayat edisi Rabu (20/7/2016) yang dikutip Kompas (24/7) menyebut, rakyat Turki turun ke jalan bukan berteriak menumbangkan pemerintahan Erdogan, melainkan membela pemerintah Erdogan meskipun mereka banyak berbeda pendapat dengan Erdogan. Karena demokrasi bagi rakyat Turki sekarang adalah pilihan di atas segala-galanya.

Sementara pengamat politik asal Arab Saudi, Khalid Al-Dhakil (Al Hayat, 17/7) mengungkapkan, gagalnya upaya kudeta miluter di Turki menandakan lepas landasnya Turki menuju era demokrasi yang hakiki. Juga posisi militer yang tunduk pada otoritas sipil seperti di negara-negara maju yang telah sangat mapan budaya demokrasinya.

Begitu pun Presiden Amerika Serikat Obama, langsung mengeluarkan pernyataan yang secara eksplisit mendukung sepenuhnya pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan institusi demokrasi berjalan normal di Turki. Secara implisit Obama sangat berkepentingan kepada Erdogan untuk melawan NIIS. Instabilitas politik di Turki akan menjadi mimpi buruk bagi AS dan sekutunya yang gencar membombardir NIIS.

Apresiasi layak diberikan kepada AS yang memilih mendukung tegaknya demokrasi di Turki. Meskipun banyak pihak di AS yang menyebut Islamisme di Turki semakin kuat sejak dipimpin Erdogan, Obama tidak tergoda dengan kudeta. Obama memilih demokrasi berkibar di Turki daripada kudeta militer. Demokrasi di Turki merupakan demokrasi terbesar kedua di dunia Islam setelah Indonesia.

Satu di antara faktor utama puncak kemapanan demokrasi itu bisa dicapai Turki saat ini karena didukung oleh kemajuan ekonomi dan kesejahteraan selama satu dekade terakhir pemerintahan Erdogan yang berhasil menaikkan pendapatan per kapita penduduk Turki dari hanya 3.500 dolar AS pada 2001 menjadi 11.000 dolar AS pada tahun 2014.

Turki dibawah Erdogan mampu membangun ekonomi yang tangguh, dan masuk anggota 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia (G-20). Namun yang mesti diingat, gagalnya kudeta bukan akhir dari seluruh problematika politik di Turki. Sehingga Erdogan harus mengambil langkah-langkah yang tepat pasca kudeta gagal tersebut, dengan menjadikan demokrasi sebagai upaya untuk membangun kembali rekonsiliasi nasional.

Seperti disebutkan sebelumnya, Turki merupakan kiblat demokrasi dunia Islam setelah Indonesia. Turki telah membuktikan bahwa demokrasi dapat menjaga konstitusi yang demokratis. Karena itu gagalnya kudeta tersebut harus menjadi momentum untuk konsolidasi demokrasi. Semua pihak mesti menjaga demokrasi. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia bisa belajar dari Turki. (*)