Dewan Kalbar Berharap Keterbukaan Pengelola Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Antonius Situmorang menyatakan untuk kebijakan masalah pembayaran daftar ulang masuk SMA masih wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Hanya, kata dia, perlu ada keterbukaan setiap pengelola sekolah atau pemerintah daerah yang memang menangganinya. Dari jauh-jauh hari itu terbuka dengan calon siswa atau orangtua siswa. Kira-kira biaya yang perlu dikeluarkan berapa diperlukan.

"Kita tahu banyak penyelengara pendidikan mengratiskan. Tapi masih banyak pengeluaran dari calon siswa, seperti baju seragam dan keperluan lainnya," kata Situmorang, di Kantor DPRD Kalbar, Jumat (22/7/2016).

BACA JUGA: Disdik Kubu Raya: Tak Perlu Rebutan Sekolah

Antonius menyarankan memang dari awal ada keterbukaan dari pengelola pendidikan, ketika mau masuk ke sekolah ini dengan biaya sekian. Sehingga calon siswa atau orangtua sudah menyiapkan biaya.

"Kalau memang mereka mempunyai kemampuan akan masuk ke sekolah itu. Kalau tidak akan mencari sekolah lain," jelasnya.

Berkaitan dengan Perguruaan Tinggi yang berstatus negeri, kata Anggota DPRD Kalbar, Dapil VII Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi ini, untuk persyaratan setelah lolos tes ke perguruan tinggi negeri tersebut sangat berat bagi calon mahasiswa. Karena harus mengisi persyaratan melalui sistem online.

"Kendala utamanya adalah, masih calon mahasiswa yang berasal dari daerah belum banyak menggenal internet. Setelah itu dalam isian format persyaratan tersebut, ada persyaratan melampirkan atau harus meng-upload rekening listrik, telepon, dan air," katanya.