Guru Kalbar Turun ke Jalan

Dianggap Terhambat, BOS akan Diajukan Jadi Program Strategis Nasional

Pihaknya juga kewalahan jika sesuai dengan Juknis meminta untuk turun ke lapangan.

Penulis: Tito Ramadhani | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Alexius Akim saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/6/2016) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Usai melakukan pertemuan dengan perwakilan pengurus PGRI 14 Kabupaten/ Kota dan PGRI Provinsi Kalbar bersama Asisten II Setda Kalbar, Lensus Kandri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Alexius Akim mengungkapkan bahwa pihaknya harus menindaklanjuti, karena sekecil apa pun yang disampaikan oleh guru itu sangat strategis.

"Apalagi berkaitan langsung dengan operasional sekolah. Saya perlu tegaskan di sini, BOS itu sebetulnya tidak dihambat dari pusat, tapi (dana) sudah ada di sini, dan di sini bukan menghambat," ujarnya, Senin (27/6/2016)

Namun menurutnya pemerintah provinsi meminta kepada pemerintah pusat, ada perbaikan terhadap Juknis (Petunjuk Teknis). Karena ada beberapa pasal di dalam Juknis tersebut, yang sangat rawan.

"Yang mana jika dilakukan oleh sekolah ini serba sulit. Sekarang ini kan memberanikan diri saja mereka, tapi jika diperiksa betul-betul mereka menyalahi, itu yang kita tidak mau. Contoh sudah banyak guru yang ditangkap, ini kita tidak mau besok lusa menambah, menambah, menambah lagi," jelasnya.

Kemudian, Akim mengatakan melalui surat yang disampaikan perwakilan guru dan pengurus PGRI Kalbar, pihaknya menyampaikan kepada pemerintah pusat, bahwa BOS itu harus dijadikan program strategis nasional.

"Kalau menjadi program strategis nasional, jika ada kendala di lapangan, tidak langsung bisa ditangkap. Tapi diselesaikan secara internal dulu, secara berjenjang, internal tidak mampu barulah diserahkan," paparnya.

Usai pertemuan tersebut, menurut Akim pihaknya akan langsung berangkat ke Jakarta sore itu juga.

"Tinggal satu surat lagi yang kita tunggu, setelah Pak Dirjen dan Pak Menteri tanda tangan, atas dasar dorongan yang tadi," tegasnya.

Surat tersebut menurutnya adalah surat permintaan kepada Mendikbud untuk segera mencairkan dana BOS triwulan II. Karena Mendikbud sudah siap untuk memperbaiki Juknis BOS.

"Dana itu memang sudah ada di sini, kita yang nahan karena takut. Misalnya ini, komputer harus dibeli misalnya harga Rp 5 juta di toko resmi, pertanyaan saya apakah toko resmi ada di Kapuas Hulu, apakah tokoh resmi ada di Melawi, nggak ada," urai Akim.

Lalu pihak sekolah ini membeli, tapi tidak di toko resmi. Hal inilah, menurutnya oleh penyidik bisa dijadikan pelanggaran.

"Inilah yang kami tidak mau, dianggap temuan. Angka pertriwulan sekitar lebih Rp 200 miliar, triwulan kedua, dikalikan empat sajalah, berarti ada sekitar Rp 1 triliun, ribuan sekolah," tegasnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga kewalahan jika sesuai dengan Juknis meminta untuk turun ke lapangan.

"Ndak mampu, dari mana duitnya, ndak dilakukan kita salah lagi. Ada 7000 sekolah, yang setiap kali penyaluran tiga kali, pra, saat dan pasca. Bayangkan," sambung Akim.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved