DPPKAD Kayong Utara Belum Dapatkan Surat Resmi Pembatalan Beberapa Perda

Saya terus terang belum baca ini (Pencabutan Peraturan Daerah), belum ada upaya hukum, nantilah akan kami kaji kembali Kemendagri .....

DPPKAD Kayong Utara Belum Dapatkan Surat Resmi Pembatalan Beberapa Perda
TRIBUNFILE/IST
Ilustrasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Terkait Peraturan Daerah yang dicabut pemerintah pusat, yakni di Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kayong Utara mengaku belum mendapatkan surat resmi terkait pembatalan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten kayong Utara.

Kalaupun beberapa Peraturan Daerah tersebut dibatalkan, pihakny DPPKAD akan mengkaji kembali, dan tidak menutup kemungkinan akan mempertanyakan dasar pembatalan Peraturan Daerah tersebut ke pemerintah pusat.

“Saya terus terang belum baca ini (Pencabutan Peraturan Daerah), belum ada upaya hukum, nantilah akan kami kaji kembali Kemendagri terkait penyusunan produk hukum daerah, paling penyusunan produk humum berkaitan dengan pendapatan daerah, bagaimana undang-undang nomor 28 tahun 2009 tekait pendapatan daerah dan retribusi,” jelas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kayong Utara Junaidi, Rabu (22/6/2016).

Tekait pencabutan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri ini, menurutnya akan berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah, karena di dalam Perda yang diacabut tersebut jelas banyak yang berkaitan dengan penarikan retribusi.

“Mungkin semua daerah akan terkenak dampaknya (Pencabutan Perda), atau semua terkait Perda-perda yang berkaitan dengan investasi pajak daerah yang dicabut Kementerian Dalam Negeri itu ya otomatis akan berdampak kepada pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), “ terang Junaidi.

Namun menurutnya, khusus Perda penarikan retribusi yang memberatkan masyarakat tentu harus dihapuskan, karena akan memberatkan masyarakat.

“Tapi pada prinsipnya daerah setujulah yang namanya pajak retribusi yang memberatkan masyarakat, memang harus di hapuskan, apa lagi menyangkut investasi dunia usaha,” tuturnya.

Penulis: Muhammad Fauzi
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved