Hendrik Damanik Desak Pemerintah Ketapang Bentuk KPAID
Di antara kasus ABH di Ketapang yang meningkat adalah kekerasan seksual.
Penulis: Subandi | Editor: Steven Greatness
lihat foto
TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalimantan Barat (KPAID Kalbar), mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang segera membentuk KPAID.
Hal ini karena kasus anak berhadapan hukum (ABH) di Ketapang tiap tahun semakin meningkat. Bahkan ABH di Ketapang tak hanya menjadi korban tapi juga ada sebagai pelaku.
"Hampir semua kabupaten di Kalbar termasuk Ketapang memiliki kasus anak terlibat hukum cukup tinggi dan tiap tahun semakin meningkat," kata Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan KPAID Kalbar, Hendrik Damanik kepada tribunpontianak.co.id, di Ketapang, Minggu (10/4/2016).
Di antara kasus ABH di Ketapang yang meningkat adalah kekerasan seksual.
"Melihat hal tersebut tentu sudah seharusnya Pemkab Ketapang membentuk KPAID. Adanya KPID di daerah tentu sangat penting fan bermanfaat bagi ABH tersebut," ucapnya.
