Golkar Minta KPK dan Polri Pantau Munas

Menurut rencana, Munas akan diselenggarakan pada April mendatang.

KOMPAS.COM
DPP Partai Golkar hasil Munas Riau berkumpul kembali untuk pertama kalinya di DPP Partai Golkar, Jumat (19/2/2016). Kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, rapat harian pengurus DPP Partai Golkar, Selasa (23/2/2016) malam, memutuskan, Golkar mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri untuk hadir pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar

Menurut rencana, Munas akan diselenggarakan pada April mendatang. 

Aburizal mengatakan, undangan tersebut diberikan sebagai bentuk kerja sama Partai Golkar dengan kedua institusi tersebut. 

Terkait undangan untuk KPK dan Polri itu, politisi Golkar, Leo Nababan mengatakan, kedua institusi itu akan memantau segala aktivitas yang terjadi dalam pelaksanaan Munas. 

"Banyak calon di Munas ini yang diminta untuk berlaga secara fair, tidak ada money politics," ucap Leo. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan munas. 

KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut.  

"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016). 

Namun, ia enggan mengungkap data intelejen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat. 

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.

Ia mengatakan, KPK akan mengirim sinyal peringatan untuk memastikan Munas terlaksana dengan baik tanpa mencoreng demokrasi dengan korupsi.

Editor: Arief
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved