AMAN Desak Pemerintah Kalbar Laksanakan Putusan MK

Dalam putusan tersebut MK menyatakan hutan adat bukan hutan negara melainkn hutan hak yang berada di wilayah masyarakat adat.

TRIBUNPONTIANKA.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SM
AMAN Kalbar saat menggelar konferensi pers di sekretariat AMAN, Jl Budi Utomo, Senin (15/2). AMAN mendesak pemerintah di Kalbar melaksanakan putusan MK nomor 35/PUU-X/2012. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat mendesak pemerintah di Kalbar melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012 pada 12 Mei 2013 atas judicial review yang dilakukan AMAN terhadap undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Deputi AMAN Kalbar, Glorio Sanen menuturkan, dalam putusan tersebut MK menyatakan hutan adat bukan hutan negara melainkn hutan hak yang berada di wilayah masyarakat adat.

"Pasca putusan tersebut pemerintah mengambil langkah strategis dengan membuat beberapa peraturan namun Pemda belum merespon hal tersebut," ucapnya dalam konferensi pers di sekretariat AMAN, Jl Budi Utomo, Senin (15/2/2016).

Dijelaskan Sanen, ada tiga jalur prosedur pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat berdasarkan putusan MK. Pertama pembentukan peraturan daerah tingkat provinsi atau kabupaten tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan bagi masyarakat hukum adat yang dapat melaksanakan urusan pemerintahan dapat ditetapkan sebagai desa adat berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Kedua, surat keputusan bupati yang merujuk kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Ketiga, pengakuan hak komunal yang berupa sertifikat komunal yang merujuk pada peraturan menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapaan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved