Breaking News:

Gerakan Fajar Nusantara

Dukung Masyarakat, DPRD Kutuk Keras Keberadaan Gafatar di Kalbar

munculnya organisasi bernama Gafatar, sudah tidak sesuai dengan Pancasila. Serta telah menodai acara agama.

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Mirna Tribun
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Aksi damai lebih dari 300 warga Kabupaten Mempawah di Gedung DPRD Kalbar, Jl Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (2/2/2016) pukul 11.00 WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menanggapi sekelompok Masyarakat Mempawah yang melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kalbar, terkait penolakan Gafatar di Kalbar. Anggota DPRD Kalbar juga menolak dan mengutuk keras keberadaan Gafatar di Kalbar.

Dihadapan ratusan massa pendemo, Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Krisantus Kurniawan menyatakan, munculnya organisasi bernama Gafatar, sudah tidak sesuai dengan Pancasila. Serta telah menodai acara agama, yang diakui oleh negera di Indonesia.

"Maka kita bersepakat, untuk menolak Gafatar di Kalbar. Pak Gubernur Kalbar, Cornelis MH, sudah mengevakuasi keberadaan Gafatar di Kalbar dipulangkan ke daerah asal mereka itu. Telah sesuai dengan aturan," ujar politisi Partai PDIP ini dihadapan massa pendemo, Selasa (2/2/2016).

Dengan tegas Krisantus Kurniawan menuturkan, sudah jelas organisasi Gafatar itu tidak sesuai dengan Pancasila. Maka dari itu organisasi sesat tersebut, jangan dibiarkan di negeri ini.

"Dari itu kita harus tetap, berwaspada atas adanya gafatar di Kalbar. Kita minta kepada Ketua RT, Camat, Kepala Sesa, dan Dinas Capil, harus selektif dan hati-hati menerima masyarakat yang datang di Kalbar," ungkapnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved