Pegadaian Syariah Minta OJK Lindungi Industri Dalam Negeri

OJK sebagai pengawas kami taati, kami mendukung untuk mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah.

Pegadaian Syariah Minta OJK Lindungi Industri Dalam Negeri
NET

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak, Harsono menyambut baik rencana pemerintah yang akan membentuk komite nasional keuangan syariah yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo.

Sebagai praktisi ia mengatakan Pegadaian Syariah siap menaati berbagai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ke depan, pemerintah akan mendorong pengembangan keuangan syariah di Indonesia dengan melakukan sinkronisasi dengan Bank Indonesia dan OJK.

"OJK sebagai pengawas kami taati, kami mendukung untuk mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah. Kami juga mendukung perekonomian melalui masing-masing wilayah atau kantor perwakilan kami tentunya melalui produk-produk Pegadaian," ujar Harsono kepada Tribunpontianak.co.id pada Kamis (7/1/2016).

Ia tak menampik selama ini pertumbuhan khususnya jasa keuangan syariah sangat tumbuh dan berkembang pesat. Pihaknya juga mengharapkan adanya aturan yang melindungi industri syariah yang keberadaannya jelas dan legal. Hal yang diperlukan saat ini kata Harsono adanya aturan yang jelas antara keuangan konvensional dan keuangan syariah.

"Alhamdulillah memang perkembangan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatannya mencapai 20 persen. Kami senantiasa memberi dukungan apalagi sering ada perusahaan yang tidak resmi masuk, dengan hadirnya perusahaan tersebut mengurangi share perusahaan resmi, misalnya pihak swasta syariah," ujarnya.

Harsono mengatakan, tak masalah bila harus bersaing secara profesional dengan perusahaan resmi yang jelas legalitasnya. "Harapan kita jika bertumbuh di ruang yang sama tidak masalah, kita bisa bersaing secara profesional artinya persaingan siapa yang lebih efisien. Selain itu kami juga memerlukan bentuk perlindungan pemerintah pada industri dalam negeri," katanya.

"Apalagi MEA untuk masuk harus ada aturan yang jelas jangan modal belum mencukupi mencakup semua lembaga keuangan diizinkan. Jadi OJK harus melindungi bukan hanya masyarakat tapi juga kepentingan industri," katanya.

Penulis: Maskartini
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved