Sekda Melawi: Target PAD Tidak Seimbang
Untuk dana desa di (APBD) murni kemarin kan masuknya Rp 26 miliar kemudian di perubahan kita masukan 21 miliar lagi
Penulis: Ali Anshori | Editor: Arief
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - DPRD bersama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi menggelar rapat lanjutan terkait dengan defisit anggaran yang terjadi di tahun 2015 lalu. Rapat dilaksanakan di ruang sidang DPRD Melawi, Rabu (6/1/2016).
Pada kesempatan itu, Sekda Melawi yang juga ketua tim anggaran, Ivo Titus Mulyono mengungkapkan, defisit yang terjadi sejatinya karena target PAD tidak seimbang dengan belanja. Sehingga banyak pendapatan yang tidak terealisasi pada tahun 2015.
“Contohnya target PAD kita sebesar Rp 50 miliar hanya mampu Rp 25 miliar, termasuk dana perimbangan dari pusat kan ada yang tidak memenuhi target, DAK dan termasuk dana bagi hasil dari provinsi, sama juga tidak sesuai dengan target,” kata Sekda.
Selain itu kata Sekda, pada APBD perubahan beberapa waktu lalu, pemkab juga harus menambah anggaran untuk KPU Melawi, panwaslu dan dana pengamanan, termasuk dana desa.
“Untuk dana desa di (APBD) murni kemarin kan masuknya Rp 26 miliar kemudian di perubahan kita masukan 21 miliar lagi. Sedangkan untuk KPU dan panwas serta pengamanan juga dilakukan penambahan yang sebelumnya tidak masuk dalam APBD murni,” tandasnya.
Maka dari itu, kata Ivo, ke depan jika ingin membuat target PAD hendaknya harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan. Sebab percuma saja memiliki target yang besar jika tidak mampu untuk mewujudkannya.
“Sampai mati pun tidak akan pernah tercapai kalau kemampuan kita hanya sekian namun targetnya terlalu tinggi, bahkan kalau menurut saya PAD tahun Rp 25 miliar ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp 14 miliar, kalau kita paksakan sumbernya yang tidak ada,” tambahnya.
Pada saat rapat, sekda juga terlihat agak emosional ketika dihujani beberapa pertanyaan oleh sejumlah dewan terkait dengan defisit anggaran.
Kata Sekda, sekarang ini anggaran sudah bisa diakses melalui online dan terkoneksi sampai ke istana.
“Jadi kalau sudah bisa diakses melalui jaringan internet tidak perlu lagi mengundang kami ke sini, kalau ke istana saja bisa masak ke dewan tidak bisa,” tandasnya.