BTN Pontianak Lampaui Target Pembiayaan Rumah Subsidi

Saat ini realisasi untuk KPR FLPP sudah mencapai 108 persen, dengan target pembiayaan Rp 361 miliar dan target unitnya sekitar 3500 unit.

BTN Pontianak Lampaui Target Pembiayaan Rumah Subsidi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DEDY
Ilustrasi 

TRIBUPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Bank Tabungan Negara (BTN) pada 25 April lalu resmi meluncurkan program uang muka atau down payment (DP) KPR hanya 1 persen, khusus rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga ringan 5 persen.

Program tersebut ternyata menjadi daya tarik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Kantor Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Pontianak, Wisnu Agus P mengakui hingga saat ini pihaknya sudah mencapai target dengan realisasi 107 persen atau total pembiayaan Rp 408 miliar.

Diakui Wisnu, setiap tahunnya BTN memproses hingga 6000 pengajuan KPR. Pengajuan ia akui selalu mengalami peningkatan baik dari proses permintaan MBR, realisasi maupun target realisasinya.

DP 1 persen dan penurunan suku bunga ia katakan memang satu paket dengan program satu juta rumah yang dicanangkan presiden. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat khusus Kalbar, BTN kata Wisnu bekerja sama dengan 196 pengembang atau sekitar 296 proyek dari Kota Pontianak hingga Kota Putussibau.

"Saat ini realisasi untuk KPR FLPP sudah mencapai 108 persen, dengan target pembiayaan Rp 361 miliar dan target unitnya sekitar 3500 unit. Sedangkan untuk keseluruhan dengan KPR non subsidi posisi sampai saat ini sudah tercapai 107 persen dari target Rp 418 miliar. Untuk di Kalbar, pembiayaan yang paling tinggi yaitu KPR subsisi dengan angka 80 persen, dan hanya 20 persen pembiayaan KPR non subsidi," ujar Wisnu saat ditemui di kantornya yang beralamat di Jl Imam Bonjol, Pontianak, Senin (23/11/2015).

Beberapa kelebihan yang ditawarkan BTN kata Wisnu pertama suku bunga yang di subsidi 5 persen. Selain itu kredit rumah subsidi bisa dalam jangka waktu 20 tahun. Adapun syarat penerima KPR FLPP ini masih sama dengan aturan sebelumnya yakni pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 4 juta bagi yang akan membeli rumah tapak, dan pekerja formal yang bergaji di bawah Rp 7 juta per bulan untuk yang akan membeli rusun, dalam skema FLPP.

"Kalau untuk non subsidi kelebihannya dari sisi kecepatan pelayanan, kalau suku bunga bersaing. Karena kami fokus membantu masyarakat dalam kepemilikan rumah, kalangan MBR seperti pedagang sayur di pasar malah kita dekati karena kita bisa menilai seperti apa kemampuannya. Kita tau di beberapa bank lain ada beberapa pekerjaan yang di hindari seperti TNI, kalau BTN malah tidak pilih-pilih harus berpenghasilan tetap yang penting dianggap mampu," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved