Breaking News:

25 Pasangan Ikuti Sidang Itsbat Nikah di Sungai Bemban

Sebab harus diakui, sampai sekarang masih banyak pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah

IST
Sebanyak 25 pasangan pria dan wanita mengikuti pelayanan terpadu identitas hukum di ruang kelas SDN 13 Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2015). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Sebanyak 25 pasangan pria dan wanita mengikuti pelayanan terpadu identitas hukum di ruang kelas SDN 13 Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2015). Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara Pengadilan Agama (PA) Mempawah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kubu Raya.

“Urutan kegiatannya, yaitu Pengadilan Agama menggelar sidang itsbat nikah dengan memeriksa apakah pasangan itu dulunya menikah secara benar sesuai ketentuan agama. Misalnya, ada wali nikah, ada saksi, masing-masing tidak terikat perkawinan dengan pihak lain. Kalau hakim memutuskan perkawinannya sah, maka ditindaklanjuti oleh KUA dengan menerbitkan akta nikah dan Dinas Dukcapil menerbitkan akta lahir bagi anak-anaknya,” kata Ketua PA Mempawah, Wanjofrizal melalui rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id, Kamis (19/11/2015).

Orang nomor satu di Pengadilan Agama Mempawah yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Landak itu menambahkan, pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya sudah berlangsung sebanyak enam kali. Yaitu, pertama dan kedua di Kecamatan Rasau Jaya, ketiga di Kecamatan Sungai Raya, keempat di Kecamatan Sungai Kakap, kelima di Kecamatan Sungai Raya dan keenam di Kecamatan Kubu.

“Semoga di tahun depan, akan semakin banyak lagi kegiatannya. Sebab harus diakui, sampai sekarang masih banyak pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Padahal, dalam kaca mata hukum, orang yang tidak bisa menunjukkan akta nikah maka harus dipandang tidak mempunyai hubungan perkawinan,” imbuhnya.

Karena itu, Wanjofrizal meminta dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan penertiban administrasi kependudukan, terutama kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, pembiayaan pelayanan terpadu dapat dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

“Di Pengadilan Agama memang ada anggaran untuk pelayanan terpadu, tetapi terbatas jumlahnya. Sementara yang mengajukan kegiatan cukup banyak, maka selama ini kami seleksi sesuai urutan prioritas. Kalau Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran, maka kegiatan bisa kita perbanyak lagi. Kami dari Pengadilan selalu siap walaupun harus menempuh perjalanan jauh seperti ke sini tadi memerlukan waktu 5 jam,” terangnya.

Dari pemeriksaan yang dilakukan tiga hakim dalam sidang tunggal, 24 pasangan dinyatakan sah perkawinannya, sedangkan satu pasangan ditolak. Masing-masing suami dan istri dari 24 pasangan itu kemudian diberikan akta nikah oleh pihak KUA. Dan, seluruh anak mereka yang berjumlah 37 anak diberikan akta lahir yang dicantumkan nama orang tua secara lengkap.

Sementara itu, Penanggung Jawab Program Hukum PEKKA Kalimantan Barat, Diana Lestari, mengharapkan semua pihak dari jajaran Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sama-sama peduli untuk menertibkan administrasi kependudukan.

Pihaknya selaku fasilitator telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyukseskan pelayanan terpadu. “Selama ini, kami dari PEKKA turun ke kampung-kampung mendata masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Setelah itu kami daftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan KUA dan Dinas Dukcapil,” ungkapnya.

Penulis: Stefanus Akim
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved