Jangan Termakan Janji, Warga Harus Cerdas Pilih Paslon Kepala Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalbar, Abelnus menyatakan, tujuh kabupaten di Kalbar akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah dengan serentak, 9 Desember 2015. Dimana empat kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Jiran Malaysia.

"Empat kabupaten tersebut yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang, dan Sambas. Diharapkan warganya, lebih cerdas menentukan kepala daerah. Sebab perbatasan, sangat berbeda dengan wilayah lainnya. Sehingga membutuhkan pemimpin legitimasi yang kuat, terutama hubungannya Presiden maupun dengan masyararakat hubungan secara horizontal," ujar Abelnus lewat rilisnya kepada Tribunpontianak.co.id, Senin (31/8/2015).

Dengan diharapkan, kepala daerah terpilih mampu mempengaruhi segala kebijakan pemerintah pusat, yang tentunya dapat menguntungkan wilayah perbatasan dalam jatah pembangunan.

"Kita ketahui permasalahan perbatasan sangat konkrit, dari mulai permasalahan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, listrik, dan lingkungan tidak ramah lagi. Dikarenakan manajemen pengelolaannya tidak cerdas," ucapnya.

Selain itu kata Abelnus, masalah isu penempatan Program Transmigrasi disepanjang jalan perbatasan. Ini dinilai akan mengancam wilayah perbatasan. Maka diminta kepada seluruh masyarakat tiga kabupaten itu agar memilih calon kepala daerah, yang berkomitmen mementingkan kebutuhan masyarakat secara totalitas bukan hanya sekedar retorika belaka.

"Hal ini harus dibuktikan, dengan komitmen dan mau berjanji secara tertulis kepada seluruh masyarakat, bahwa akan menolak Penempatan Program Transmigrasi di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalbar," katanya.

Abelnus meminta, kepada calon bupati dan calon wakil bupati terutama di empat kabupaten yang berbatasan dengan Negara Malaysia, agar berani mengangkat isu penolakan Program Transmigrasi. ”Dalam hal ini, kita tidak menolak suku tertentu untuk masuk di kalbar, karena kalbar merupakan bagian dari NKRI, akan tetapi kita menolak sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat. Kita menilai keliru, dalam implementasi kebijakan yang telah dijalankan selama ini oleh pemerintah pusat," ungkapnya.