Kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono Ditunda Pengesahannya Oleh PTUN

Sehingga kepengurusan Partai Golkar kembali ke kepengurusan Partai Golkar versi munas Pekanbaru.

Antara
Agung Laksono dan Aburizal Bakrie 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pihak majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol kubu Agung Laksono.

Dengan keputusan Majelis Hakim ini, kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono ditunda. Sehingga kepengurusan Partai Golkar kembali ke kepengurusan Partai Golkar versi munas Pekanbaru.

"Dengan putusan penundaan ini semua kegiatan yang dilakukan atas surat keputusan tersebut (SK Menkumham) tidak boleh dilakukan." ujar kuasa hukum Partai Golkar kubu ARB, Yusril Ihza Mahendra, setelah persidangan di PTUN, Pulogebang, Jakarta Timur, Rabu (01/04/2015).

Putusan majelis hakim akan menunda segala kegiatan kepengurusan DPP Partai Golkar Munas Ancol yang berdasarkan SK Menkumham.

Dengan keputusan ini kepengurusan Partai Golkar dikembalikan kepada kepengurusan Partai Golkar Munas Riau yang dipimpin oleh ARB.

"Dengan putusan penundaan ini tidak ada kevakuman dalam kepengurusan partai Golkar, karena selama ini Menkumham telah mengakui DPP Golkar yang sah hasil Munas Riau tahun 2009." ujar Yusril. (Fahdi Pahlevi)

Editor: Steven Greatness
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved