Kenaikan BBM dan Program Tritura

KEPUTUSAN  pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tampaknya sudah bulat. W akil Presiden Jusuf Kalla memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik Nopember tahun ini. Pemerintah berencana mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.  "Pokoknya bulan ini," kata Wapres Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (3/11).

Menurutnya, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi, saat ini pemerintah tengah mengupayakan penyebaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kenaikan BBM itu, lanjut Kalla, mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif dan program ini (KIS dan KIP) bukan kompensasi kenaikan BBM, tapi hasil dari mengalihkan subsidi tersebut

Kebijakan ini sudah sangat mendesak mengingat jatah atau kuota BBM subsidi 46 juta kiloliter yang telah dipatok dalam APBN Perubahan 2014 tak mencukupi hingga akhir tahun. PT Pertamina pun sudah kerap mengingatkan kuota BBM tahun ini akan bertambah 1,9 juta kiloliter.

Sempat beredar kabar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menaikkan harga BBM bersubsidi Rp3.000 per liter mulai awal November 2014, dengan harapan agar tersedia ruang fiskal yang memadai dan konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi 46 juta kiloliter sesuai kuota yang ditetapkan.      
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, yang ikut menyusun APBN 2015, mengatakan dengan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 3.000 per liter, maka anggaran subsidi yang bisa dihemat mencapai Rp 159 triliun. Terdiri atas Rp 24 triliun penghematan sampai akhir 2014, dan sebesar Rp 135 triliun sepanjang 2015.

Namun di sisi lain dampaknya akan langsung terasa pada angka kemiskinan dan merosotnya pertumbuhan ekonomi. Ada juga yang mengusulkan harga BBM bersubsidi dinaikkan secara bertahap. Tahun ini naik berkisar Rp 1.500-Rp 2.000, lalu tahun depan dinaikkan lagi.

Berapa pun kenaikannya, yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla mengkomunikasikannya kepada rakyat banyak. Menaikkan harga BBM menjadi satu-satunya langkah untuk menyelamatkan keuangan negara.

Seperti kita tahu, subsidi BBM memberatkan anggaran negara. Sekitar Rp 400 triliun per tahun. Itu nyaris menyandera keuangan negara. Ketika subsidi BBM begitu besar, ruang fiskal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) begitu sempit. Sulit untuk diakali.

Lagi pula harga minyak dunia terus naik. Perlu diketahui, sebagian kebutuhan BBM negeri ini diimpor dari luar negeri.

Dalam konteks ini, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat dipahami. Terutama untuk mengatasi defisit anggaran. Khususnya mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

Tentu saja kenaikan harga BBM akan berimbas pada sektor-sektor kehidupan, seperti meningkatnya harga barang dan jasa. Pemerintah juga harus memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak kenaikan harga BBM, seperti buruh, pedagang khaki lima, nelayan kecil dan petani miskin.

Pemerintah disebut-sebut sudah menyiapkan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin sebagai  kompensasi dan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan program perlindungan sosial tiga kartu untuk rakyat (Tritura), yakni Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera, yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Jokowi kemarin (3/11)
Menurut siaran pers Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemarin Simpanan Keluarga Sejahtera akan dibagikan kepada kurang lebih 1 juta keluarga.

 Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah dan Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada hampir 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di sembilan provinsi di Indonesia untuk tahap pertama. Kita berharap program-program tersebut tepat sasaran, sehingga meminimalisir ekses negatif kenaikan harga BBM.  (Tribun Cetak).