Sentil Menteri Sibuk Kampanye

SEHARI setelah menyindir adanya jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pemilihan Presiden 2014, serta mengingatkan TNI-Polri menjaga netralitas menghadapi Pilpres 2014, kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono giliran menyentil para menteri yang lebih sibuk dalam dunia politik menjelang Pemilu Presiden 2014 agar mengundurkan diri dari kabinet.

"Era TNI dan Polri berpolitik praktis sudah usai, mari kita jaga dan laksanakan hasil reformasi," pesan SBY dalam pidatonya di hadapan sekitar 200 perwira tinggi TNI/Polri, Senin (2/6). Sementara sentilan Presiden SBY kepada para menteri untuk tidak mengabaikan tugas pokoknya disampaikan dalam acara Rakornas Persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (3/6/2014).

Untuk itu hari ini (4/6), rencananya SBY akan menggelar sidang kabinet paripurna, untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya. "Ada sejumlah menteri yang harus diberikan koreksi agar kerjanya tetap baik," cetus SBY.

Jika memang tidak mungkin lagi mengurusi kementerian karena aktif dalam tim sukses pasangan calon presiden dan sebagainya, Presiden SBY mempersilakan menteri tersebut untuk mengundurkan diri dari kabinet.

Untuk diketahui, saat ini ada sepuluh menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu yang terlibat sebagai tim sukses. Delapan menteri bergabung di tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan dua orang memperkuat tim pemenangan Jokowi - Jusuf Kalla.

Menteri di Kubu Jokowi - JK, yakni Menakertrans Muhaimin Iskandar menjabat Ketua Umum PKB sebagai penasihat tim pemenangan, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmi Faishal Zaini (PKB) sebagai tim debat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan (pengusaha dan pemenang konvensi capres Partai Demokrat) menyatakan mendukung Jokowi-JK, tapi namanya tidak masuk dalam tim pemenangan.

Sementara nama-nama menteri kubu capres Prabowo-Hatta, yaitu Menko Kesra Agung Laksono (Wakil Ketua Umum Partai Golkar), Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo (Wakil Ketua Umum Partai Golkar), Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Ketua DPP PAN), Menteri Perindustrian MS Hidayat (politisi senior Partai Golkar), Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz (politisi senior PPP).

Selanjutnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ir Azwar Abubakar (Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN), Menteri Sosial Dr Salim Segaf Aljufri (politisi PKS), Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri (Anggota Majelis Syuro di PKS). Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) sudah mundur dari menteri pekan lalu karena terjerat kasus dugaan korupsi dana haji.

Dalam Rakornas yang juga dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil-wakilnya se Indonesia, SBY yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI pada Oktober 2014 itu juga mengingatkan jajaran pemerintah baik menteri, gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya, agar tetap mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan. Cuti tidak dilarang, kata SB, tapi utamakan tugas pokok mengelola dan menjalankan pemerintahan.

Apa yang disampaikan Presiden SBY tersebut patut kita dukung, dan pihak terkait wajib mengindahkannya. Dalam pemilu, TNI-Polri memang harus netral agar tidak membuat cacat demokrasi. TNI, Polri dan intelijen harus menjalankan tugas dan tanggungjawab konstitusional sebagai penjaga keamanan Pemilu 2014 secara profesional. Dengan begitu, Pemilu 2014 benar-benar bisa berjalan secara jujur dan adil.

Sementara terhadap pejabat jajaran pemerintah, mulai menteri hingga bupati/walikota sudah semestinya tetap fokus pada tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Selain itu jajaran pemerintah pusat dan daerah, juga sepatutnya membantu penyelenggaraan pemilu, dan memberi bantuan seperti kelancaran logistik untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau. Namun hal tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang undang dan permintaan penyelenggara pemilu. (Tribun cetak)