Editorial

Skandal Korupsi Pejabat Negara

Jika dugaan itu terbukti, kita amat prihatin karena rakyat kembali mendapat suguhan memuakkan berwujud perilaku busuk pejabat.

Skandal Korupsi Pejabat Negara
ILUSTRASI 

WAKIL Presiden pertama Bung Hatta puluhan tahun silam mengatakan; korupsi di negeri ini sudah menjadi budaya. Artinya, prilaku menyimpang dijaga tetap hidup, dan menjadi tradisi sehingga lestari seperti sekarang ini.

Korupsi yang membudaya ini tak bisa dilepaskan dari lemahnya pranata hukum kita sehingga memungkinkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu tetap lestasi hingga seperti sekarang.

Runtuhnya kedinastian Orde Baru ternyata tidak lantas memangkas habis ordo yang terkenal dengan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) itu. Sebaliknya, yang terbangun di era reformasi justru semakin memperlihatkan jati diri asli keangkuhan korupsi.

Tengok saja sejumlah publik figur di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif mendadak memperoleh gelar tambahan ketika mereka berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga seperti KPK yang terbentuk setelah era reformasi dan diberi kekuasaan luar biasa, jujur harus kita katakan masih sulit menyapu bersih daki-daki yang seakan sudah menjadi senyawa dalam tubuh pejabat di negeri ini. Dua skandal korupsi yang diekspos KPK dalam sepekan ini menjadi bukti tak terbantahkan.

Pertama, KPK menetapkan nama Hadi Purnomo (HP), mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka korupsi Senin (21/4) silam. Terangkatnya nama HP tentu cukup mengejutkan banyak pihak. Soalnya, HP selama ini diketahui komandan lembaga yang suka 'menguliti' keuangan negara. Sebagai nakhoda BPK telah menempatkannya sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat.

Memang KPK tidak melihat HP melakukan tidak tercela saat memimpin BPK. Tapi, KPK justru mengendus dugaan praktik yang tidak benar ketika dia menjabat sebagai Dirjen Pajak. Jaring hukum menjeratnya lantaran dia diduga berkongkalikong dengan Bank Central Asia soal pajak. Seperti dibeberkan pimpinan KPK Abraham Samad, negara telah dirugikan lebih kurang Rp 373 miliar.

Kasus HP ini mengingatkan kita pada kasus-kasus pajak selama tiga tahun terakhir yang menyeret oknum-oknum di institusi perpajakan. Nama Gayus Tambunan adalah satu contoh oknum pegawai pajak yang begitu fenomenal, sebagai pegawai rendahan yang memiliki pundi-pundi kekayaan yang luar biasa.

Kedua, KPK Selasa (22/4) menetapkan Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 1,12 triliun.

Ada tiga sangkaan yang dialamatkan kepada Sugiharto, yaitu penyelewengan proses tender, markup harga, dan adanya timbal balik atau balas jasa.

Jika dugaan itu terbukti, kita amat prihatin karena rakyat kembali mendapat suguhan memuakkan berwujud perilaku busuk pejabat. Kita prihatin juga karena praktik korupsi bukannya mereda, melainkan terus merajalela dan silih berganti dipertontonkan para pengelola negara. Termasuk Parlemen yang diharapkan menjadi salah satu pranata politik, pun tak mampu memungsikan dirinya sebagai pengawal sekaligus pengawas dari tradisi negatif selama ini.

Parlemen sebaliknya justru menjadi elemen penting yang ikut melestarikan tradisi korupsi di negeri ini. Lihat saja begitu banyak wakil rakyat kita di Senayan yang menjadi 'pasien aktif' KPK.
Bahkan tidak sedikit yang harus menjalani opname di berbagai rutan dan lembaga pemasyarakatan karena terjangkiti kebiasaan buruk bernama: korupsi!

Perang melawan korupsi yang sudah berurat berakar di negeri ini memang panjang dan melelahkan. Dari sisi ini, kita menaruh hormat kepada KPK yang tak pernah kehabisan energi keberanian untuk memberangus para penggarong uang rakyat. Karena itu, kita harus melawan terhadap upaya pihak-pihak yang mencoba melemahkan KPK, lebih-lebih terhadap yang mewacanakan pembubaran lembaga antikorupsi itu. (Tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved