Editorial

Ironi Orang Kuat Pajak

Sebelum tersandung kasus hukum, Hadi dikenal sebagai 'Orang Kuat' di Kementerian Keuangan.

Ironi Orang Kuat Pajak
TRIBUN/DANY PERMANA
Hadi Poernomo (menggunakan kemeja kotak-kotak) usai menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta 

TEPAT di hari pensiunnya, Senin (21/4), Hadi Poernomo dengan bangga memaparkan kisah hidupnya yang penuh prestasi kepada para jurnalis. Berkiprah dari pegawai biasa di Kementerian Keuangan, hingga menduduki puncak karier sebagai Dirjen Pajak, kemudian menjadi Ketua BPK.
Tidak ada yang menduga, beberapa jam setelahnya, justru lembaran kelam Hadi Poernomo yang diungkap ke publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pajak saat ia menjabat Dirjen Pajak pada 2002-2004.

Pria kelahiran Pamekasan, Madura, 21 April 1947 ini, diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan Bank Central Asia (BCA) selaku wajib pajak pada 1999.

KPK menyangka Hadi menggunakan kewenangannya dan menerima keberatan BCA atas pajak atas non-performance loan (NPL) yang nilainya Rp 5,7 triliun. Negara diduga mengalami kerugian Rp 375 miliar dari pajak BCA tersebut.

Hadi disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum tersandung kasus hukum, Hadi dikenal sebagai 'Orang Kuat' di Kementerian Keuangan. Posisi nomor satu di Pajak itu didapatnya Februari 2001, di era Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo.

Tiga presiden berganti, posisinya tak tegroyahkan. Mulai Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mulai Menkeu Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ramli, Boediono, dan Jusuf Anwar.

Di bawah kepemimpinan Hadi, Ditjen Pajak sebenarnya pernah menorehkan prestasi. Berdasarkan survei Bank Dunia, pelayanan pajak Indonesia merupakan yang terbaik dari 23 negara. Untuk urusan sogok menyogok pajak, dari 43 negara yang disurvei Bank Dunia, Indonesia menempati urutan ke-9.

Dalam hal pajak terutang, dari hasil survei 154 negara, Indonesia menempati peringkat 53. Untuk tarif pajak, dari 51 negara, Indonesia menempati peringkat 17. Survei itu dipublikasikan 24 Februari 2005.

Menkeu Jusuf Anwar pun dengan bangga memaparkan survei tersebut di hadapan rapat dengar pendapat mengenai RUU Perpajakan dengan DPD di DPR. Era kejayaannya Hadi di Pajak tamat April 2006.

Pada akhir 2005, masuk Menkeu Sri Mulyani yang mereformasi birokrasi Kemenkeu. Posisi Hadi dicopot digantikan Darmin Nasution. Sekitar empat tahun tanpa jabatan apapun, Hadi lolos menjadi anggota BPK RI, lewat seleksi di DPR pada 2009.

Saat itu, sejumlah partai politik mendukungnya menduduki posisi prestisius yang mengaudit dana negara di lembaga dan kementerian tersebut. Ia terpilih menjadi Ketua BPK lewat pemungutan suara secara bebas dan rahasia oleh sembilan anggota BPK melalui Rapat Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 21 Oktober 2009.

Hadi, menggantikan Anwar Nasution dan menyisihkan kandidat lainnya, Taufiqurachman Ruki, yang disebut-sebut lebih pantas mengomandoi BPK. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa DPR meloloskan Hadi sebagai aduditor keuangan negara dan Rapat Anggota BPK memilihnya sebagai ketua?

Hanya satu kata. DPR kecolongan! DPR gagal memilih orang-orang bersih untuk menduduki jabatan strategis. Tengoklah ke belakang. Bukankah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, juga menjadi hakim konstitusi hasil seleksi DPR? Faktanya, Akil malah mencoreng wajah MK dalam kasus suap sengketa Pemilukada, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penangkapan Akil oleh KPK, seolah meruntuhkan seluruh kebanggaan dan kepercayaan publik kepada mahkamah. Layaknya sejumlah parpol yang memilih Hadi Poernomo saat seleksi anggota BPK, itu juga yang diduga terjadi saat proses fits and proper test Akil menuju hakim konstitusi.
Kita berharap, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini menghasilkan anggota DPR yang lebih berkualitas, punya kapasitas, dan bebas politik transaksional.

Mereka harus mampu membidani lahirnya pejabat publik yang tak saja profesional di bidangnya, namun juga bernurani bersih, tanpa cela. (Tribun cetak)

Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved