Editorial

Akuisisi BTN dan Nasib KPR Murah

Kalau mereka (bank Mandiri) ingin menjadi lebih besar, jangan mengutak-atik BTN.

Akuisisi BTN dan Nasib KPR Murah
Ilustrasi 

RENCANA penjualan saham milik negara di PT Bank Tabungan Negara (BTN) melalui akuisisi ke Bank Mandiri mengundang protes keras dari berbagai kalangan. Kali ini protes keras dilayangkan oleh Serikat Pekerja BTN. Mereka menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menyalahi peraturan dalam melakukan privatisasi BUMN, dan menuntut Dahlan membatalkan niat "melebur" BTN ke Bank Mandiri.

Mengenakan pakaian serba hitam dalam aksi demonya, Minggu (20/4), ribuan karyawan BTN menggelar spanduk besar menolak rencana Dahlan Iskan mengakuisisi BTN melalui bank Mandiri. Dahlan Iskan menjadi sasaran kemarahan karyawan BTN. Demonstran membawa pocong bergambar Dahlan Iskan bertuliskan kubur akuisisi.

Mantan Direktur Utama BTN periode 1988-1994 Asmuadji menyayangkan rencana pemerintah mengakuisisi BTN melalui bank Mandiri. Sebabnya, tidak sepatutnya BTN dikorbankan demi ambisi bank Mandiri.

Pemerintah berniat membesarkan satu bank dengan cara mencaplok bank yang lain, sebut Asmuadji. "Kalau mereka (bank Mandiri) ingin menjadi lebih besar, jangan mengutak-atik BTN. Pakainya dengan cara yang alami dan secara wajar," kata Asmuadji dalam aksi unjuk rasa bersama ribuan karyawan BTN, di Menara BTN, Jakarta.

Menurut Asmuadji, dan mantan menteri BUMN Rizal Ramli selaku Penasihat BTN, BTN turut menyukseskan program pemerintah, terutama penyediaan rumah bagi rakyat kecil dan menengah. Oleh karenanya, jika mau akuisisi, sebaiknya pemerintah mengakuisisi bank swasta, bukan dengan mengakuisisi sesama bank negara.

Sebelumnya, Dahlan mengatakan, akuisisi dilakukan karena BTN memerlukan pertolongan untuk bisa berkembang. BTN mempunyai misi mulia mengatasi perumahan rakyat, kita kekurangan 1,5 juta rumah. BTN tidak mampu, harus dapat kuda yang besar supaya bisa lari kencang, kilah Dahlan.

Namun, menurut Susanto, Wakil Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan, kebijakan pemerintah mengakuisisi BTN, bisa merugikan nasabah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) BTN. Karena BTN dan Bank Mandiri memiliki segmen nasabah yang berbeda. Nasabah BTN banyak berasal dari kelas menengah ke bawah. Sementara nasabah Bank Mandiri menengah ke atas.

Hanya BTN yang berpihak pada rakyat yang berpenghasikan rendah dengan memberikan bunga yang kecil. Banyak perut yang berada di belakang BTN. Kalau sampai diakuisisi, mau dibawa ke mana nasib mereka? Nasabah KPR murah jelas terancam, mengingat 99 persen penyaluran kredit murah hanya diberikan oleh BTN.

Keyakinan yang sama juga disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja BTN, Satya Wijiantara bahwa Bank Mandiri tak akan bisa diharapkan membantu kinerja BTN dalam penyediaan pembiayaan rumah murah. Pasalnya, sampai saat ini Bank Mandiri tak pernah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sehingga jika BTN digabung dengan Mandiri, maka entitas BTN akan hilang. Bahkan Satya berani meyakini rakyat akan kehilangan kesempatan untuk menikmati KPR subsidi.

Alasan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut BTN gagal dalam memenuhi target membangun 1,5 juta unit rumah pada tahun lalu, itu juga bukan semata-mata kesalahan bank tersebut. Sebab, ada beberapa faktor yang menghambat hal tersebut, antara lain NJOP tanah yang cepat naik, serta proses perizinan.

Soal harga tanah selalu melambung, apa itu salah BTN? Pajak-pajak naik apa itu urusan BTN? belum lagi perizinan berbelit, setiap pemerintah daerah punya gayanya masing-masing dalam mengeluarkan izin, apa itu urusannya BTN? Karena itu, wacana mengakuisisi BTN melalui Bank Mandiri harus melalui kajian mendalam dan komprehensif, jangan sampai menghilangkan entitas BTN sebagai bank penyedia KPR murah. (Tribun Cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved