Editorial

Pemenang Pileg Adalah Uang

Modus membagi uang dengan serangan fajar bukan lagi isapan jempol, sangat marak dilakukan sebagian caleg dan parpol menjelang pencoblosan

Pemenang Pileg Adalah Uang
ILUSTRASI 

SEMAKIN maraknya praktik politik uang selama penyelenggaraan pemilihan umum legislatif 2014 sangat memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan. Politik uang kian membudaya. Sebagian masyarakat juga semakin pragmatis, tak malu lagi meminta uang dari para calon anggota legislatif.

Masyarakat menjadikan pemilu layaknya 'pasar'. Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap remeh karena dapat menghancurkan nilai-nilai demokrasi.

Modusnya seperti diulas dalam head line Kompas edisi Selasa (15/4/2014) antara lain membagi-bagikan uang secara langsung, membagikan brosur berisi poster seorang caleg DPRD dengan tulisan "kupon ini dapat ditukarkan dengan sembako', jual beli surat undangan pemilih (formulir (6) dengan harga Rp 100.000- Rp150.000 perlembar yang ditemukan Bawaslu Papua.

Sejumlah caleg DPR mengakui pernah dimintai uang oleh masyarakat saat berkampanye. Di antaranya Ace Hasan Syadzily, caleg Partai Golkar dari Dapil Banten I.

"Kalau dimintai (uang), ya, setiap saat, tapi saya selalu menolak". Di Dapil Jateng IX menurut caleg dari PAN Teguh Juwarno, praktik politik uang terjadi hingga waktu pencoblosan. "Tim saya cerita, sampai ada yang membagi-bagikan nasi bungkus yang di bawahnya ada uang Rp100.000," ucap Teguh.

Menurut Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, jika pada pemilu 2009, caleg atau parpol melakukan politik uang dengan cara datang ke lembaga tertentu seperti pengajian atau sekolahan, kini terang- terangan. Dari 1.005 PTS yang dipantau JPPR, diketahui sebanyak 33 persen TPS di 25 provinsi di Indonesia terjadi kecurangan politik uang. Modusnya dengan membagi uang dengan besaran Rp 10.000 sampai Rp 200.000, barang (sembako, alat ibadah, pulsa, baju), hingga polis asuransi.

Modus membagi uang dengan serangan fajar bukan lagi isapan jempol, sangat marak dilakukan sebagian caleg dan parpol menjelang pencoblosan. Ada pula yang membagi-bagikan uang dalam jumlah jutaan dan material untuk pembangunan majid, membelanjakan seragam PKK, pembuatan gorong-gorong di gang kampung, membagi uang bensin dan rokok saat masa kampanye dan aneka modus lainnya.

Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menggalang suara sebanyak-banyaknya saat pencoblosan agar terpilih menjadi wakil rakyat. Ada yang sukses, namun sudah pasti lebih banyak yang gagal. Walhasil berbagai cerita sedih kita baca dan dengar dari berbagai daerah. Ada caleg yang mengalami gangguan jiwa, menarik kembali sumbangan pembangunan masjid, fasilitas kampung yang sudah diberikan.

Semakin vulgarnya praktik politik uang cukup meresahkan sebagian caleg lainnya. Seperti tertulis dalam status pada blackberry messenger caleg incumbent PDIP dari Dapil Jawa Timur VI, Eva Kusuma Sundari yang dikutip Kompas; "Pemenang Pileg adalah Uang". Begitu juga Ace yang menulis,"Money politics kills our democrazy" dalam status BBMnya.

Setuju dengan apa yang dikatakan seorang kawan jurnalis di Yogyakarta yang menulis dalam status facebook, hiruk pikuk uang beredar dalam pileg sekarang mirip pemilihan kepala desa tanpa kandidat yang punya kharisma di daerahnya. Jadi jika ada peningkatan angka partisipasi pemilih, bukan semata - mata sukses penyelenggara, tapi juga politik uang.

Inilah realitas politik nasional dan politik uang saat ini yang tidak terbantahkan. Lalu dimana letak persoalannya? Menurut JPPR, masyarakat tak bisa dijadikan alasan mengapa politik uang marak terjadi.

Ketidaksiapan caleg dalam menghadapi kontestasi politik yang menjadi faktor utama politik uang terus terjadi. Para caleg memiliki kecenderungan takut kalah bertarung di internal atau eksternal, sehingga mereka memakai cara-cara lancung itu. Disamping itu, faktor ketidaktegasan Bawaslu dan jajarannya didalam melakukan pengawasan ikut mendorong maraknya politik uang.

Melihat realitas politik tersebut, kita sependapat dengan mantan anggota MPR, Slamet Effendi Yusuf yang mengusulkan tentang pentingnya kembali merancang proses pemilu, dan parpol harus melihat kembali sistem itu apakah sudah benar. (Tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved