Editorial

Pancasila Kembali ke Dasar Negara

Namun, ternyata banyak pihak yang cermat dan peduli, segera merespon untuk mengoreksi langkah 'inovatif' tersebut.

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus istilah empat pilar berbangsa dan bernegara yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan, selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Undang-undang Dasar 1945 patut diapresiasi. Putusan MK tersebut dibacakan Kamis (3/4/2014) pada sidang terbuka yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

MK mengabulkan permohonan yang diajukan Masyarakat Pengawal Pancasila Jogja, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar) yang merupakan kumpulan dosen, peneliti, mahasiswa, wartawan dan lainnya. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka istilah 4 pilar Kebangsaan sebagaimana disosialisasikan MPR RI dalam dalam kurun tiga tahun terakhir ini dihapus.

Pemohon mempersoalkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 36 Ayat (30) Huruf b yang menyebutkan bahwa partai politik dapat anggaran untuk sosialisasi 4 pilar tersebut. Pemohonan mendalilkan, Pancasila merupakan dasar negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Soekarno menyebut Pancasila sebagai philosophische grandslad, yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka

Pertimbangan MK, penyebutan Pancasila sebagai pilar tidak tepat. Sebab Pancasila memiliki kedudukan tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Yaitu disamping sebagai dasar negara juga dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara dan sebagainya. Karena itu menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu.

Gugatan terhadap 4 pilar kebangsaan itu bermula dari pemberian gelar kehormatan doctor honoris causa (H.C) dari Universitas Trisakti pada Maret 2013 lalu kepada ketua MPR RI Taufiq Kiemas mewakili lembaga negara yang dipimpin. Gelar Doktor HC itu diberikan atas jasanya telah melahirkan gagasan sosialisasi empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD) 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gagasan yang gencar disosialisasikan sejak 3 tahun lalu oleh lembaga MPR RI tersebut dinilai sangat efektif guna menanamkan kembali nilai-nilai luhur yang perlu dijadikan acuan dan pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara awam, mungkin kebijakan MPR itu terlihat bagus sebagai inovasi mengatasi disorientasi bangsa yang sedang berlangsung.

Namun, ternyata banyak pihak yang cermat dan peduli, segera merespon untuk mengoreksi langkah 'inovatif' tersebut. Sejumlah ormas, elemen mahasiswa, LSM, partai politik, hingga tokoh nasional pun muncul dengan penolakan keras menuduhnya sebagai bentuk kesesatan berfikir, dan menuntut untuk tidak memposisikan Pancasila sebagai pilar dan disejajarkan dengan nilai-nilai lainnya.

Maksud dari 4 pilar ini sebenarnya ingin mensosialisasikan UUD 1945 hasil reformasi yang telah mengalami perubahan, dan juga untuk membangkitkan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, fakta yang sekarang berkembang adalah bentuk sosialisasi terhadap 4 pilar ini "dikemas" melalui dana dari rakyat.

Bahkan, mengutip Hendro Muhaimin, MA, Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM, kita telah kecolongan karena istilah 4 pilar kini telah masuk pada Pasal 34 ayat (3) huruf b UU No. 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa partai politik dapat anggaran untuk sosialisasi 4 Pilar ini. Jika kemudian ada reaksi masyarakat yang menyatakan bahwa penggunaan istilah pilar merupakan sesat pikir, ini adalah salah satu bentuk konstruksinya. Dan jika konstruksi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin ke depannya banyak masyarakat akan ikut "tersesat" dalam memahami makna pilar ini. Jangan sampai kemudian 4 pilar ini menjadi ladang korupsi baru.

Untuk itulah, kita menyambut gembira putusan MK menghapus istilah empat pilar kebangsaan, dan menegaskan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Segenap komponen bangsa wajib menghormati Putusan MK yang mengakhiri kontroversi penggunaan istilah 4 pilar Pancasila tersebut. (Tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved