Editorial

Optimistis Satinah Bebas

Asal ada tambahan 1 juta riyal, sehingga genap menjadi 5 juta Riyal

Optimistis Satinah Bebas
Kompas.com
Satinah (41, tengah), tenaga kerja Indonesia asal Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, bersama kakaknya, Paeri (43), dan anaknya, Nur Afriana (20), yang berkunjung ke penjara Buraidah. Satinah akan dihukum pancung jika pada 3 April mendatang uang darah (diyat) sebesar 7 juta riyal atau setara Rp 21 miliar tak dibayarkan 

PEMERINTAH Indonesia optimistis dapat membebaskan tenaga kerja Indonesia asal Jawa Tengah, Satinah yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi pada 3 April 2014. Rasa optimis itu didasari oleh kabar gembira yang datang dari Arab Saudi, keluarga majikan Satinah mau menurunkan diyat menjadi Rp 15 miliar atau 5 juta Riyal, dari sebelumnya meminta uang pengampunan atau diyat sebesar 7,5 Riyal atau Rp 21 miliar.

Sementara pemerintah Indonesia sudah menyediakan uang diyat 4 juta Riyal. Artinya, tinggal 1 juta Riyal lagi atau setara Rp 3 miliar yang harus disiapkan untuk bisa membebaskan Satinah.

Pembayaran diyat ini akan menunda hukuman pancung yang diberikan pengadilan setempat kepada Satinah selama dua tahun. Namun pembayarannya harus dilakukan sebelum 3 April 2014 nanti, atau 3 hari lagi dari sekarang (31/3) agar Satinah lepas dari hukuman mati.

Seperti disampaikan oleh Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur bahwa keluarga majikannya telah menyatakan bersedia menerima diyat yang ditawarkan pemerintah. "Asal ada tambahan 1 juta riyal, sehingga genap menjadi 5 juta Riyal," ujar Gatot di Yogyakarta seperti dilansir oleh Sekretariat Kabinet RI, Minggu (30/3).

Menurut Gatot, utusan Presiden SBY yang akan membawa uang tersebut ke kedutaan besar Indonesia dan langsung diserahkan baitul mal yang ada di pengadilan Arab. Seperti diketahui, upaya melepaskan Satinah dari hukuman mati ini terus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Presiden SBY bahkan sudah berkirim surat beberapa kali kepada Raja Arab Saudi memohonkan pengampunan dari negara Arab Saudi dan pemaafan dari keluarga korban, agar keluarga korban menerima uang yang sudah disediakan pemerintah Indonesia sebesar 4 juta Riyal untuk membayar diyat. Bukan hanya ke Arab Saudi, tapi termasuk Malaysia dan negara lain, disamping berbicara melalui telepon dan melakukan pertemuan.

Presiden kemarin (30/3) juga menemui keluarga majikan Satinah dan perwakilan keluarga dari tiga TKI lainnya yang juga terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Gumaya Semarang. Tiga TKI tersebut, yakni Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Zaenab asal Bangkalan Madura dan Karni asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Kita menyambut gembira atas sikap keluarga korban yang melunak, mau menurunkan uang diyat. Satinah sendiri diduga melakukan pembunuhan dan pencurian sejumlah uang majikannya Nura Al Garibdi, di Al Gaseem, Arab Saudi pada 2007. Ia mendapat vonis kisas atau pancung pada 13 September 2011, dan sejak itu sudah tiga kali mendapatkan penundaan eksekusi.

Selain itu juga apresiasi terhadap Presiden SBY yang telah mengirim surat ke Raja Arab Saudi, serta menemui empat keluarga TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Menurut Gatot, dalam dua tahun ini sudah 176 TKI yang dibebaskan dari hukuman mati, dan untuk di Arab saja ada 38 orang yang menanti hukuman. Mereka yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati itu rata-rata terlibat kasus pembunuhan dan narkoba.

Kita berharap pemerintah RI terus berusaha sungguh-sungguh memberikan advokasi untuk membebaskan para TKI yang terancam hukuman mati, mengingat sampai sekarang masih ada 246 WNI lagi yang terancam hukuman mati . Inilah tugas berat yang mesti diperjuangkan pemerintah RI.

Untuk mencegah TKI mendapat hukuman mati terulang, kita mendukung pemerintah yang berupaya memberikan pendidikan hukum bagi calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri.

Selain itu upaya pendampingan TKI di luar negeri dengan disediakannya pengacara di setiap KBRI. Banyaknya permasalahan yang membelit TKI di Arab Saudi selama ini, tidak bisa lepas dari tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan kapasitas para pekerja yang akan bekerja di negara asing. Dalam hal ini, pemerintah tidak cukup hanya memberi pendidikan hukum, tetapi juga wajib membekali para TKI pengetahuan yang cukup tentang budaya, tentang bahasa di negara tujuan. (tribun cetak)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved