Editorial

Godaan Politik Abraham Samad

Namun di sisi lain, Samad seolah memberikan lampu hijau. "Kalau mereka (Karyawan dan Pimpinan KPK

Godaan Politik  Abraham Samad
ANTARA/KENCANA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad.

DALAM sepekan terakhir, nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, moncer di pentas jagad politik nasional. Hingar bingar pertarungan elite partai politik, menuju kursi kepresidenan, ikut menyeret advokat kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 47 tahun yang lalu itu.

Adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, yang mengungkapkan ketertarikannya terhadap sosok Samad. Mantan Danjen Kopassus itu, terpikat oleh prestasi Samad memberantas korupsi di Indonesia.

Kapasitas, kapalititas, dan integritasnya, dipandang relevan mendampingi Prabowo di Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Dalam sejumlah survei pun, nama Samad, menjadi figur yang dianggap menjadi kontendor serius kandidat calon presiden (Capres) lainnya.

Bahkan, Laboratorium Psikologi Politik UI, menempatkan Samad sebagai penantang potensial Cawapres PDIP, Joko Widodo. Samad masuk 12 besar Capres potensial saat ini.

Nama-nama lawan tanding Jokowi di Pilpres di antaranya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berada di urutan pertama dengan 7,38 poin. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dengan 7,28 poin di posisi kedua. Di posisi ketiga ada Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Anies Baswedan, yang mengantongi 7,04 poin. Diikuti Pengusaha Chairul Tanjung dengan 6,43 poin dan Ketua KPK, Abraham Samad dengan 6,42 poin. Gubernur Jawa Barat, yang diusung PKS, berada di urutan 12 dengan 5,32 poin.

Sementara menurut Soegeng Sarjadi Sindicate (SSS), yang menganalisis seluruh survei yang dirilis mulai Februari hingga Desember 2013, elektabilitas Samad tak begitu buruk, 5 peren di akhir 2013.

Beda tipis dari mantan Wapres Jusuf Kalla. Selama 2013, terdapat 30 survei yang dirilis 20 lembaga. Munculah delapan elektabilitas Capres 2014 yang berada di atas 5 persen. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (22,97 persen), Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto (19,01 persen), Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (12,09 persen), dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri (11,42 persen).

Berikutnya ada Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto (7,28 persen), mantan Wapres Jusuf Kalla (5,27 persen), Ketua KPK, Abraham Samad (5,20 persen), dan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, (5,19 persen).

Melejitnya nama Samad, tidak terlepas dari kinerjanya membesarkan KPK, sehingga menjadi lembaga anti rasuah yang ditakuti. Lihat saja, kasus-kasus fenomenal yang berhasil diungkap. Mulai kasus Hambalang, suap Pemilukada Mahkamah Konstitusi (MK), hingga menangkap para kepala daerah, jaksa, hakim, yang terindikasi korup.

Usai dilirik Prabowo, Samad memangmengaku tidak berambisi menjadi presiden maupun wakil presiden. Ia menilai tak punya tampang untuk dua jabatan prestisius tersebut. Bahkan menurutnya, sebagai Ketua KPK pun, tampangnya tidak mendukung.

Namun di sisi lain, Samad seolah memberikan lampu hijau. "Kalau mereka (Karyawan dan Pimpinan KPK. Red) merestui, setelah Salat Istikharah, dan mendapatkan petunjuk, baru saya ambil keputusan," jawab Samad.

Sejatinya, terjun ke pentas politik, dalam hal ini memilih dan dipilih, menjadi hak warga negara dan dijamin oleh undang-undang. Namun di sisi lain, publik juga rindu oleh tokoh yang bersih, tegas, dan ikhlas mewakafkan jiwanya tanpa tendeng aling-aling, tanpa pretensi, dan iming-iming mengiba sesuatu.

Potret itu dilihat publik melekat pada sosok Samad. Bahkan, dengan komitmen dan konsistensinya, ia mampu mengangkat citra KPK, pasca kasus kriminalisasi mantan ketua KPK Antasari Azhar, dan kasus Cicak versus Buaya yang menghebohkan.

Jauh dari sederet prestasinya, sepak terjang KPK di bawah kepemimpinan Samad, melahirkan asa publik, bahwa hukum masih bisa tegak berdiri di Bumi Pertiwi. Bahwa keadilan tidak bisa dibeli.
KPK dan Negeri ini, masih membutuhkan figur Samad untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi. Tetaplah menjadi milik publik, Samad. (Tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved