Editorial

Gus Dur, SBY dan Tiongkok

Berbagai macam kebudayaan dan upacara adat Tionghoa pun mulai berkembang di Indonesia

Gus Dur, SBY dan Tiongkok
DEMOKRAT.CO.ID
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

KEPUTUSAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pergantian Kata China Menjadi Tiongkok atau Tionghoa patut diapresiasi. Keppres ini melengkapi penghilangan perlakuan diskriminatif terhadap warga Tionghoa yang sudah dilakukan dua presiden sebelumnya, yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri.

Tujuan Keppres tersebut untuk menghindari dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan diterbitkan Keppres No 21/2014 tersebut, maka Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang menggunakan istilah Tjina sebagai pengganti Tionghoa atau Tiongkok tidak berlaku lagi. 
Dengan berlakunya keppres tersebut, seperti dikutip dari lembaga negara yang diumumkan Sekretariat Kabinet pada Rabu (19/3/2014), dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/Cina/China diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Inilah buah dari era reformasi yang membawa angin segar untuk warga peranakan Tionghoa di Indonesia. Seperti diketahui, hampir 33 tahun semasa rezim Orde Baru, warga Tionghoa tak bisa merayakan kebudayaannya di depan umum. Namun, memasuki era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang pementasan kebudayaan Tionghoa. 

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat China bisa dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung sebelumnya. Keputusan Tersebut berlaku sejak 17 Januari 2000. 

Sejak itulah kebudayaan Tionghoa kembali menggeliat. Berbagai macam kebudayaan dan upacara adat Tionghoa pun mulai berkembang di Indonesia. Masyarakat Tionghoa bisa menggelar tradisi mereka di depan umum, termasuk merayakan Imlek atau tahun baru China. Barong Sai, Naga Liong, dan kebudayaan Tionghoa lain yang sebelumnya dikembangkan dengan diam-diam sudah mulai dapat dipentaskan secara bebas.

Pada 19 Januari 2001, Menteri Agama era Gus Dur mengeluarkan Keputusan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif. Disusul pada Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan mulai 2003, Imlek ditetapkan menjadi Hari Libur Nasional. 

Kemudian, bila sebelumnya agama Khonghucu tidak diakui oleh negara, sehingga pernikahan di antara umat Khonghucu tidak bisa dicatat oleh Kantor Catatan Sipil, pada masa Presiden SBY, umat Khonghucu bisa mencantumkan Khonghucu dalam kolom agama di KTP dan bisa menikah di Catatan Sipil.

Sekali lagi kita menyambut gembira terbitnya Keppres No 12 Tahun 2014 tersebut. Karena seperti disebutkan dalam pertimbangan Keppres tersebut, ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan Cina melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara Indonesia. 

Dengan catatan jika kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Apalagi istilah China, sebelumnya Tjina, lalu menjadi Cina mengikuti ejaan yang disempurnakan (EYD), memiliki konotasi negatif. Penggunaan kata China lebih kepada ejekan dari Jepang terhadap orang Tionghoa dan itu digunakan pada masa Orde Baru. (tribun cetak)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved