Editorial

CPNS K2 Masih Bermasalah

Ironisnya, menurut pengakuan Herman di antara para lulusan ada pula yang hanya tamat SMA.

CPNS K2 Masih Bermasalah
NET
Ilustrasi honorer

Empat honorer asal Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, jauh-jauh datang ke Pontianak dua hari lalu. Tujuan mereka ingin bertemu sejumlah petinggi di Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari gubernur, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat Daerah, Ombudsman, hingga wakil rakyat terhormat, yaitu anggota DPRD Kalbar.

Dari semua target, beberapa di antaranya berhasil ditemui, seperti Kepala BKD Kalbar Kartius dan Ombudsman Kalbar. Sedangkan yang lainnya tak ada di tempat sehingga hanya menitipkan berkas saja. Kepada sejumlah pihak yang ditemui, para perwakilan menyampaikan tuntutan antara lain agar membatalkan kelulusan CPNS Kabupaten

Bengkayang. Di daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Sambas itu ada 804 honorer K2 yang terdafar. Dari jumlah tersebut sebanyak 374 orang yang dinyatakan lolos oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dari situlah kemudian muncul persoalan, Forum
Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Kabupaten Bengkayang menemukan setidaknya ada 28 CPNS yang lolos ternyata bukanlah CPNS K2 atau honorer. Di antara yang lolos ada pegawai sebuah bank swasta, kepala desa, serta ada pula pekerja tambang di penambangan emas tanpa izin (PETI). Ada pula seorang yang bukan guru honorer di satu sekolah dasar justru lolos CPNS Kabupaten Bengkayang.

Ketua FKHD Herman wajar jika mempertanyakan bahkan marah atas temuan tersebut. Mereka yang sudah sekian lama bekerja sebagai honorer justru tak lolos. Herman misalnya sudah tiga tahun sebagai pegawai honorer di Dinas Perhubungan, sebelumnya ia juga honorer di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bapedda) selama lima tahun dan Inspektorat Daerah selama 1,7 tahun.

Keinginan untuk meraih kehidupan yang lebih layak menjadi satu di antara dasar para CPNS itu memperjuangkan nasibnya hingga harus 'turun gunung' dari Kabupaten Bengkayang ke Kota Pontianak. Pengakuan para CPNS mereka hanya digaji rata-rata Rp 1 juta oleh instansi pemerintah yang menggunakan jasa mereka.

Pengakuan Agustina Nambang misalnya, yang bekerja di RSUD Bengkayang sejak 2012 ia digaji Rp 1.000. Ia sudah menjadai honorer di rumah sakit pemerintah tersebut sejak 2001 dengan gaji Rp 80 ribu, kemudian tahun 2005 naik menjadi Rp 500 ribu.

Tuntutan dan kegundahan mereka tentu saja bisa dimaklumi. Sebab, dengan uang sejumlah itu tak cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Apalagi, satu di antara anaknya kuliah di Pontianak. Menjadi PNS adalah satu tujuan agar persoalan ekonomi keluarga bisa lebih membaik. Cita-cita menjadi PNS tentu saja sangat logis mengingat pengabdian mereka yang sudah sekian lama dan digaji di bawah standar pula.

Agustina Nambang tak sendiri. Ada pula Uslena yang mengajar di SDN 09 Melikar, Kecamatan Sungai Betung. Ia sudah mengajar sembilan di sekolah yang ia cintai itu. Kemudian ada pula Magdalena, guru SDN 08 Timonong, Kecamatan Bengkayang yang nasibnya juga sama.

Ironisnya, menurut pengakuan Herman di antara para lulusan ada pula yang hanya tamat SMA. Sehingga kita bertanya-tanya kapan mereka menjadi honorer.

Memang sudah ada pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Azwar Abubakar, yang mengatakan semua honorer K2 yang tersisa akan diangkat menjadi CPNS secara bertahap mulai 2014 dan 2015. Keputusan ini diambil MenPAN setelah mendengar dan menyimak unek-unek dari sejumlah gubernur dan bupati/wali kota dalam Rakornas Formasi Aparatur Sipil Negara 2014 di Jakarta.

Menjadi tugas berat kepala daerah beserta aparaturnya untuk menyelesaikan persoalan CPNS K2. Pemerintah daerah tentu tak bisa serta merta mengatakan kelulusan tanggungjawab pusat, sebab data awal tentu saja diurus oleh daerah. Jangan sampai persoalan CPNS K2 berlarut-larut seperti CPNS Kubu Raya yang hingga saat ini tak jelas arahnya. (tribun cetak)

Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved