LBH Majelis Adat Dayak Minta BKSDA Bijak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Majelis Adat Dayak (MAD) mengatakan, masyarakat yang telah ditahan oleh petugas BKSDA Kalimantan Barat bukanlah pemburu liar. Mereka tidak menjadikan orangutan sebagai sumber mata pencaharian ataupun sebagai sumber makanan yang diperjualbelikan.

"Pemerintah instansi yang terkait dengan konservasi sumber daya hutan dan ekowisata ataupun BKSDA Kalbar harus bijak menangani penegakkan hukum. Jangan hanya dipandang hanya dari aspek hukum saja melainkan harus melihat aspek lainnya, seperti aspek sosial kemasyarakatan, aspek budaya dan sebagainya. Kita prihatin karena mereka adalah bagian dari masyarakat Dayak," kata Perwakilan Advokasi dan Perlindungan Hukum LBH MAD, Ferdinandus Herri, yang didampingi Suarmin, Senin (11/11/2013).

Pemerintah daerah diharapkan dapat menolong warganya dari permasalahan ini, karena pemerintah juga punya andil membuat habitat orangutan rusak dengan mudahnya memberikan izin terhadap perusahaan kelapa sawit membabat hutan-hutan di Kalimantan Barat yang merupakan habitat orangutan.

"Masyarakat juga bertanya kepada petugas BKSDA, polisi kehutanan (SPORC) apakah sudah melaksanakan tugas dan kerja dengan baik. Karena masih banyak orangutan lainnya berkeliaran di lokasi pertanian yang dekat dengan pemukiman penduduk. Kenapa tidak ditangkap atau dikarantina, seolah-olah hanya menunggu laporan dan bekerja di belakang meja, sehingga yang menjadi korban nantinya adalah masyarakat," kata mereka.