Krisis Pangan di Negeri Agraris

ORANG  bilang negeri tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Siapa yang tidak kenal atau ingat dengan sebait lirik lagu grup band legendaris Koes Plus tersebut. Sebuah lagu yang menggambarkan kesuburan tanah bumi pertiwi Indonesia.

Sebait lirik lagu berjudul "Kolam Susu" tersebut juga menandakan Indonesia merupakan sebuah negara agraris dengan mata pencaharian sebahagian penduduknya di sektor pertanian. 

Hal itu memang terjadi pada beberapa dekade yang lalu, ketika zamannya orde baru di bawah Soeharto yang berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras. Bahkan saat itu, Indonesia yang pernah menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, berhasil melakukan peralihan sebagai penghasil beras dan mencapai swasembada beras.

Terbukti, Presiden Soeharto pada Konfrensi ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang diikuti 165 negara anggota, di Roma, Italia 14 November 1985 diberikan kepercayaan untuk menyampaikan pidato atas keberhasilannya membawa Indonesia surplus beras pada waktu itu.

Namun kejayaan itu hanya tinggal kenangan. Kini Indonesia tak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sebuah media nasional pada 23 April 2013 merilis, Indonesia akan mengimpor beras sejumlah 500.000 ton per tahun dari Myanmar untuk memenuhi kebutuhan beras di Tanah Air.

Indonesia juga melakukan impor terhadap beberapa jenis komiditi lainnya dikarenakan produksi lokal yang tak mencukupi kebutuhan lokal. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia juga mengimpor 3,9 miliar kilogram (Kg) biji gandum dan tepung terigu 92,75 juta sepanjang Januari-Juli 2013.

Inilah ironi yang dihadapi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris di moment

Hari Pangan Sedunia yang hari ini, 16 Oktober diperingati secara luas. Kita masih saja menelan kenyataan pahit dimana ketahanan pangan masyarakat Indonesia justru semakin rapuh. Ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, khususnya untuk komoditas pangan bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri sangat memprihatinkan. Seluruh komoditas pertanian benihnya bergantung dari impor.

Satu di antara penyebab Indonesia tak mampu memenuhi kebutuhan pangannya adalah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bias industri mengabaikan pengembangan potensi pangan lokal dan pemenuhan kebutuhan pangan warga.

Akibatnya, Indonesia kian terjebak dalam arus impor pangan. Data menunjukkan, setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa setara dengan Rp 50 triliun untuk membeli enam komoditas pangan dari negara lain. Angka itu sekitar 5 persen dari APBN.

Komoditas tersebut meliputi kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula. Bahkan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam tetap masih harus diimpor sebanyak 1,58 juta ton per tahun senilai Rp 900 miliar.

Ketergantungan terhadap pangan impor menempatkan Indonesia pada kondisi dilematis. Menurut Guru besar ilmu ekonomi Institut Pertanian Bogor yang sekaligus Sekjen Asia Pacific Agricultural Policy Forum, Hermanto Siregar, Minggu (23/8) di Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan, dampak langsung impor pangan adalah terkurasnya devisa negara.

Karena kita harus mengeluarkan uang untuk mengimpor, potensi pendapatan negara berkurang sebesar nilai impor yang dikeluarkan. Sendi ekonomi bangsa bisa ambruk kapan saja apabila pasokan dari luar terhenti total karena berbagai alasan.

Kondisi itu bisa dihindari jika petani diberdayakan dan juga infrastruktur pengairan diperhatikan. Fungsi sebagai penyedia dan pengatur air pada saat kemarau harus efektif. Komoditas apa pun yang memungkinkan untuk diproduksi sendiri harus dilakukan secara optimal oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan.

Sambil meningkatkan produksi, pengembangan industri berbasis pertanian juga harus dilakukan agar bisa mendapatkan nilai tambah. Namun, selain terkendala dana, tampaknya langkah ini juga terkendala keinginan mengimpor jauh lebih besar daripada mengoptimalkan potensi yang ada tetapi masih terabaikan. (tribun cetak)