Editorial

Nasib Apes

Saya mendengar, makanya saya melaporkan ke KPK

Nasib Apes
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ketua MK Akil Mochtar nonaktif keluar dari gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan setelah di ambil contoh rambut dan urine oleh Badan Narkoba Nasional, Minggu (6/10/2013). Pengambilan sempel setelah narkoba jenis ganja tiga linting dan 2 butir sabu-sabu padat yang ditemukan laci kerja Akil positif narkoba. 

PERSOALAN praktik korupsi yang semakin menggurita di negeri ini tampaknya lebih dipahami secara teknis, bukan etis. Buktinya, jika ada penyelenggara negara atau pejabat korupsi ditangkap, ia hanya dianggap 'sedang apes' atau kena musibah oleh beberapa kalangan. Masyarakat juga beranggapan sama, koruptor yang ditangkap hanya karena sedang bernasib apes.

Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD pun menyatakan Ketua non aktif MK Akil Mochtar ditangkap KPK pekan lalu karena apes saja. Karena semasa Mahfud menjadi Ketua MK, sebetulnya ada beberapa `permainan' di lembaga itu yang dia laporkan ke penegak hukum.

Sewaktu Mahfud menjabat, informasi adanya permainan itu langsung ditindaklanjuti dengan membentuk majelis kehormatan hakim (MKH). Hasil MKH lalu dia laporkan ke KPK. "Saya mendengar, makanya saya melaporkan ke KPK," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Kamis (10/10/2013).

Tak hanya ke KPK, Mahfud juga pernah melaporkan ke Mabes Polri. Dan Bareskrim beralasan laporannya masih dalam pengembangan. Hingga kini, lanjut Mahfud, laporannya tak kunjung terdengar. Tapi, hal itu dijadikan landasan oleh Mahfud untuk menyatakan MK bersih dari `permainan kotor'.

Hanya saja pernyataan itu kini gugur. Karena KPK menangkap tangan pengganti posisi Mahfud di MK yaitu Akil Mochtar di rumah dinasnya komplek Widya Candra, Jakarta Selatan dengan barang bukti duit suap sekitar senilai Rp 3 miliar, dan menangkap lima orang lainnya.

Hal ini menunjukkan betapa parah peradaban bangsa ini jika pemberantasan korupsi lebih dimaknai berurusan dengan soal teknis dan bukan etis. Problem teknis dikaitkan dengan malang- mujurnya nasib koruptor. Korupsi pun bisa tereduksi menjadi problem kejahatan mistis. Apes dan mujur menjadi idiom semiotiknya.

Hal ini persis dengan pemahaman klasik jagad permalingan dalam masyarakat tradisional yang relatif tidak mengenal sistem pemberantasan pencurian. Bila ada maling ketangkap, komentar yang muncul biasanya berupa permakluman, "Ya, maling itu sedang apes saja. Bayangkan jika tidak apes, semua harta orang bisa digaruk!".

Dan ucapan permakluman 'sedang apes' itu kini seringkali terdengar manakala ada pemberitaan penangkapan koruptor. Analoginya jika kenyataan buram itu yang terjadi, kita bisa menyimpulkan betapa sangat tidak amannya negeri ini dari ancaman koruptor.

Fenomena Akil dan perampokan uang negara lewat korupsi yang dilakukan kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebenarnya menunjukan betapa korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga mental, 'selalu kurang dan tidak pernah puas'. Paradoks itu sebenarnya sudah ada dalam buku Machiavelli The Prince sebagai 'tujuan membenarkan segala cara', menggunakan politik uang.

Meminjam istilah Indra Tranggono, pemerhati kebudayaan dan sastrawan dari Yogyakarta (Kompas, 10/10), pengidap kemiskinan mental-spiritual seperti itu bukan hanya tak memiliki rasa syukur, melainkan juga seperti terjangkit sindroma 'bisa menelan dunia'. Tak punya konsep berpikir bahwa dalam dunia ini juga perlu ruang hidup bagi orang lain.

Selama politik uang masih menjadi dewa, wajar banyak pihak yang pesimis untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin kepala daerah tidak korupsi jika untuk mendapatkannya harus menggunakan miliaran rupiah? Bagaimana pejabat birokrasi tidak melakukan mark up anggaran jika untuk mendapatkannya harus membayar kepada pimpinannya? Bagaimana mungkin legislator dapat bersih dari KKN jika ada beban untuk berkontribusi kepada partai?

Terkait dengan praktik politik uang yang semakin menggurita di Republik ini, imbauan moral terhadap para penyelenggara negara menjadi tidak berarti. Artinya, selama sistem politik seperti itu tidak diubah, segala macam imbauan moral akan percuma. 

Karena itu DPR harus berani secara serius mengatasi masalah ini. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berkarakter yang berani mengganti sistem predatoris dengan sistem baru yang mampu menghasilkan fairness dan transparansi publik. (tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved