Editorial

Perilaku Korup Politik Dinasti

Gejala politik seperti ini layaknya politik kartel yang tak lepas dari politik balas budi, politik uang untuk melanggengkan kekuasaan.

Perilaku Korup Politik Dinasti
NET

Tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung meruntuhkan reputasi MK sebagai benteng konstitusi, membuka bobroknya moralitas penegak hukum dan politisi bangsa ini. Selain itu juga sekaligus mengungkap betapa rentannya struktur kekuasaan yang dibangun melalui politik kekerabatan atau dinasti terhadap praktik-praktik kolutif yang berujung pada korupsi.

Sebagaimana diberitakan, Ketua MK Akil ditangkap KPK bersama lima orang lainnya termasuk menerima suap terkait putusan MK atas peradilan sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupateen Lebak, Banten. Sorotan terutama tertuju pada dinasti politik di Banten, yang didominasi oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah, menyusul ikut ditangkapnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Wawan ikut diciduk atas dugaan penyuapan terhadap Akil dalam kasus sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Ratu Atut yang menjadi Gubernur Banten sejak 2007 pun terkena getahnya, dicegah ke luar negeri karena diduga terlibat dalam dugaan suap Rp 1 miliar kepada Akil yang dilakukan adiknya, Wawan.

Kasus yang membelit Ratu Atut dan Wawan tak lepas dari imbas buruk politik dinasti. Banten dengan "imperium" kekerabatan yang berporos pada Ratu Atut adalah realitas menarik dalam perkembangan politik demokrasi di tanah air pascareformasi. Kasus Banten menjadi penting dalam dinamika politik Indonesia karena ia seperti menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain.

Provinsi anyar hasil pemekaran dari Jawa Barat ini lahir 13 tahun lalu. Gubernur pertama, Djoko Munandar hanya menjabat tiga tahun setelah dinonaktifkan tahun 2005 karena terbelit kasus korupsi, dan Atut yang saat itu wakil gubernur, langsung naik jadi pelaksana tugas gubernur. Ia memenangi Pilkada 2006 berpasangan dengan Mohammad Masduki sebagai wakil gubernur. Mereka dilantik pada 11 Januari 2007.

Sejak itulah dinasti kekuasaan di bekas Karesidenan Banten ini mulai terbangun. Sederet anggota keluarga Atut, mulai adik, menantu, ipar, hingga ibu tiri kini berkuasa di Banten, DPR dan DPD serta DPRD. Selain Atut (Gubernur), tercatat Ratu Tatu Chasanah (Wakil Walikota Serang), dan Tb Chaeri Wardana (pengusaha/Ketua AMPG Banten), yang juga suami Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Selatan.

Suami Atut, Hikmat Tomet jadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Anak kandung Atut, Andika Harzumi sebagai anggota DPD RI yang dalam Pemilu 2014 akan maju jadi caleg dari Partai Golkar. Istri Andika tercatat sebagai anggota DPRD Kota Serang. Saudara Atut dari lain ibu, yakni Tb Haerul Jaman sebagai Wakil Walikota Serang dan Ratu Lilis Karyawati (Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang). Suami Lilis, Aden Abdul Khaliq adalah anggota DPRD Provinsi Banten.

Virus politik dinasti seperti di Banten ini marak pula di daerah-daerah lain. Pemilihan umum yang didominasi oleh keluarga politik berduit akan menunjukkan bagaimana sifat liberal sistem demokrasi suatu negara. Salah satu efek sampingnya terlihat dari pilkada-pilkada yang melahirkan politik nepotik di daerah, sebagaimana tampak pada contoh-contoh di atas, ketika istri, anak, menantu, paman, sepupu, menggantikan keluarga mereka memimpin daerah.

Gejala politik seperti ini layaknya politik kartel yang tak lepas dari politik balas budi, politik uang untuk melanggengkan kekuasaan. Maraknya praktek politik kekerabatan akan terus berlanjut selama proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya alias macet.

Untuk mengakhiri politik dinasti yang menyuburkan perilaku korup, kolusi dan nepotisme, menggerogoti keuangan negara, pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah.

Dalam revisi itu diatur ketentuan seorang calon kepala daerah tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. (tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved