Editorial

Aroma Korupsi di Kemendikbud

PT Surveyor Indonesia yang memenangi tender proyek yang digelar Pusat Data dan Statistik Pendidikan senilai total Rp 131 miliar.

Aroma Korupsi di Kemendikbud

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali didera kabar tak sedap. Setelah belum lama ini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) merilis kerugian negara Rp 55 miliar, dan Rp 35 miliar dana tak bisa ditelusuri pemakaiannya, dalam proyek pendataan dan pemetaan sekolah pada tahun 2010 dan 2011, kini giliran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan rekening gendut PNS Kemendukbud.

Usai penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dan Itjen Kemendikbud, 30 September 2013, Ketua PPATK, M Yusuf mengungkapkan adanya PNS Kemendikbud yang dikategorikan berpangkat biasa saja dengan gaji sekitar Rp 10 juta per bulan. Namun, dari telaah PPATK, harta kekayaannya mencapai lebih Rp 5 miliar.

Menanggapi temuan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar di Kantor Presiden Jakarta Pusat, Selasa (1/10) minta pejabat maupun PNS Kemendikbud yang terdeteksi PPATK memiliki rekening gendut, segera diklarifikasi untuk memastikan harta kekayaan para oknum legal atau ilegal.

Menurut Azwar, PNS tersebut harus segera diperiksa atasannya. Disinggung asal-usul kekayaan sang oknum PNS di luar batas kewajaran, Azwar mengatakan, uang di rekening PNS tersebut, bisa saja dari warisan atau hasil jual beli. Atau dia pernah jadi bendahara proyek. Selama ini sering bendahara proyek itu belasan tahun dimasukkan rekeningnya. Tapi, bukan untuk dipakai, belum sempat beli barang, supaya jangan hangus. Yang seperti ini perlu diverifikasi.

Sayangnya PPATK tidak menyebutkan siapa oknum PNS berpangkat biasa yang memiliki rekening gendut hingga Rp 5 miliar. Untuk itu Mendikbud M Nuh minta Ketua PPATK Yusuf membuka keran kerjasama untuk memeriksa rekening-rekening yang mencurigakan itu. "Atas nama siapa supaya saya pun bisa tindak lanjuti. Kalau tidak, ini kan kayak model diskusi di wilayah cyber saja," ujarnya pada pers Selasa (1/10).

Temuan rekening gendut PNS Kemendikbud tersebut tak bisa dibiarkan saja. Kalau memang benar ada harus ditelusuri sumbernya darimana, bila sumbernya clear tidak masalah. Tetapi bila dari penelusuran rekeningnya ternyata ada aroma korupsi atau suap harus ditindak. 

Kalau sungguh-sungguh ingin membersihkan korupsi di lingkungan Kemendikbud, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus membentuk tim investigasi yang terdiri inspektorat dan lembaga independen. Sebab jika tidak melibatkan lembaga yang independen, khawatirnya akan ada permainan dalam mencari sumber dana tersebut.

Dugaan korupsi proyek pemetaan dan pendataan untuk penyantuan Bantuan Opeasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010-2011 tersebut juga tak bisa dibiarkan. Dari hasil audit BPK yang diumumkan dua pekan lalu, hampir 60 persen data sekolah tingkat dasar hingga menengah yang dilaporkan PT Surveyor di 16 provinsi merupakan survei fiktif.

PT Surveyor Indonesia yang memenangi tender proyek yang digelar Pusat Data dan Statistik Pendidikan senilai total Rp 131 miliar. Faktanya, dikutip Tempo edisi 30 September-6 Desember 2013, BPK menemukan berbagai kecurangan dalam proyek itu. Kecurangan antara lain data fiktif, pencantunan data penyurvei yang ternyata tak pernah turun ke lapangan dan penggelembungan biaya yang melebihi masa proyek Pejabat kementerian dan surveyor tak bisa menunjukkan bukti-bukti pengeluaran.

Karena itu, Kejaksaan wajib mengusut dugaan korupsi ini hingga ke tingkat menteri. Apalagi dari hasil penelitian yang dilansir laman antikorupsi.org, korupsi di Kemendikbud sudah terjadi sejak dari perencanaan. Sasarannya terutama proyek- proyek yang diadakan untuk menolong dan memperbaiki kualitas pendidikan masyarakat bawah, seperti penyaluran DAK.

Sungguh perbuatan yang sangat nista, lembaga negara yang mengemban misi utama mencerdaskan anak negeri dengan anggaran senantiasa dinaikkan tiap tahun ternyata bergelimang suap dan korupsi. (tribun cetak)

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved